Purbaya juga berpendapat bahwa usulan menghapus tagih kredit macet di bawah Rp1 juta untuk membersihkan SLIK OJK bukan solusi yang tepat, jika ingin mempercepat penyaluran KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir itu semua gara-gara SLIK saja, rupanya ada hal lain yang berpengaruh. Nanti, Ketua Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi permintaan yang masih belum bisa dilayani saat ini,” kata Purbaya.
Adapun rencana penghapusan SLIK OJK itu sebelumnya disarankan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menyikapi banyaknya keluhan masyarakat yang gagal mengakses rumah subsidi lantaran BI Checking atau SLIK OJK.