Dalam kritiknya, dirinya menyerukan reformasi besar-besaran. Mulai dari audit total proses pengadaan dan mutasi jabatan, perombakan struktur pengawasan internal, penerapan standar integritas ketat bagi pejabat publik, transparansi penuh atas proses hukum yang sedang berjalan.
“Bandung butuh reformasi, bukan sekadar klarifikasi,” ungkapnya.
Kasus ini harus menjadi momentum pembuktian: apakah Pemerintah Kota Bandung benar-benar berkomitmen pada reformasi birokrasi, atau hanya menunggu kasus ini mereda tanpa perubahan berarti.
“Jika pemerintah tidak berani melakukan pembersihan sistemik, maka kasus seperti ini hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang,” tegasnya. (Dam)