JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Bandung akhirnya memberikan pernyataan terkait penetapan Wakil Wali Kota Bandung, M. Erwin, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pihaknya menghormati penuh proses hukum yang kini tengah berjalan.
Farhan menekankan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan domain aparat penegak hukum dan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan.
Baca Juga:Yamaha MX-King 150 2025 Punya Wajah Baru, Warna Futuristik dan Mesin BertenagaWOW! Main Game Disini Kamu Bisa Dapat Saldo DANA Gratis Rp140.000 Lho, Serbu Sekarang
“Proses ini sepenuhnya kewenangan aparat penegak hukum. Fokus kami menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal,” ujar Farhan dalam rilis Diskominfo Kota Bandung, Rabu (10/12).
Farhan menilai dinamika hukum yang menimpa wakilnya tidak mempengaruhi roda pemerintahan daerah. Seluruh pelayanan masyarakat, menurutnya, tetap berjalan tanpa hambatan.
“Saya memahami kegelisahan masyarakat. Namun pelayanan publik tidak terganggu dan pemerintahan berjalan stabil,” lanjutnya.
Sebagai langkah antisipatif, Farhan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal serta memastikan setiap perangkat daerah bekerja sesuai tupoksi.
Ia menegaskan adanya pemisahan tegas antara proses hukum dan operasional pemerintahan.
Pemkot Bandung juga mempercepat penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat, percepatan digitalisasi administrasi, dan evaluasi ulang standar operasional layanan publik.
Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan sekaligus meningkatkan transparansi pemerintahan.
Baca Juga:PPPK Badan Gizi Nasional 2025 Masih Dibuka untuk S1 Semua Jurusan, Begini Cara DaftarnyaPeserta Magang Nasional 2025 Boleh Mundur, Tapi Ada Sanksinya
Pelayanan Publik Dijamin Berjalan Normal
Farhan menekankan bahwa Pemkot Bandung tetap memprioritaskan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan.
Koordinasi harian di bawah Sekda diperkuat untuk menjaga ritme kerja dan responsivitas pemerintahan.
“Tugas utama kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan pelayanan terbaik. Mitigasi sudah kami siapkan agar situasi hukum yang terjadi tidak berdampak ke lapangan,” jelas Farhan.
Pemkot juga menjaga komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum demi memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.
Farhan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi dalam urusan integritas.
Kasus Korupsi, Wakil Wali Kota & Anggota DPRD Jadi Tersangka
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bandung secara resmi menetapkan dua pejabat Kota Bandung sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi M. Erwin, Wakil Wali Kota Bandung, dan Rendiana Awangga, anggota DPRD Kota Bandung.