JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi memastikan program-program prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 tetap berjalan, meskipun pendapatan daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Maria Fitriani menuturkan, meski transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan, sektor pelayanan dasar akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kita sudah pasti pelayanan mah tidak akan berkurang. Infrastruktur, yang akan coba di apa namanya, difokuskan karena penataan wajah kota. Soal pendidikan, kesehatan, infastruktur itu tetap jadi prioritas,” kata Maria saat dihubungi Jabar Ekspres, Selasa (9/12/2025).
Baca Juga:APBD Cimahi Terancam Turun Jika Pemutihan PBB Diberlakukan, Pemkot Harus Cari Sumber Pendapatan BaruKinerja BLUD Cimahi Meningkat Tajam, Pendapatan Tembus Rp1 Miliar!
Berdasarkan hasil rapat paripurna bersama DPRD Kota Cimahi, pendapatan daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026 tercatat turun sebesar 10,56 persen atau Rp148.624.088.605 dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp1.556.393.435.757, sehingga menjadi Rp1.407.769.347.152.
Penurunan tersebut terjadi akibat menyusutnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Tidak hanya pendapatan, belanja daerah pada APBD 2026 juga mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp1.676.763.532.027 pada APBD 2025, belanja daerah turun sebesar Rp63.252.777.414,12 atau 3,92 persen, menjadi Rp1.613.510.754.612,88.
Penurunan pendapatan dan belanja tersebut memicu defisit anggaran sebesar Rp205.741.407.460,88. Maria menjelaskan bahwa defisit itu ditutup melalui komponen pembiayaan dengan nilai yang sama.
“Kalau kemarin yang diketuk palu kan udah nol tuh, defisitnya udah enggak ada. Tapi, ke depan kan kita harus mempersiapkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Maria mengakui bahwa kondisi penurunan pendapatan memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap belanja operasional. Sejumlah pos pengeluaran yang selama ini dianggap tidak langsung bersentuhan dengan pelayanan publik dipangkas secara signifikan.
“Kalau perjalanan dinas sampai 50 persen dipangkas. Kalau mamin, seremonial dari berbagai acara yang tadinya banyak kan, kayak upacara-upacara, ini mah cuman dua pelaksanaan upacara (HUT Cimahi dan HUT RI). Kalau mamin itu juga cukup eh 50 persenan lah kayaknya kuranginnya,” ujar dia.
Efisiensi juga dilakukan pada penggunaan utilitas seperti listrik, serta berbagai kegiatan seremonial, sebagai langkah penyesuaian terhadap tekanan fiskal.
Baca Juga:Dampak Pemotongan TKD 2026: Tukin Dipangkas, ASN Bergejolak!Pendapatan Pajak Kota Cimahi Lampaui Target di Tengah Tantangan Inflasi
Saat ini, RAPBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026 masih berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk proses evaluasi. Pemerintah Kota Cimahi masih menunggu hasil akhir dari tahapan tersebut sebelum pengesahan.