Hasil rekomendasi FGD akan menjadi acuan bagi fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong perubahan kebijakan, mulai dari revisi anggaran yang lebih proporsional untuk mitigasi bencana, penguatan regulasi perlindungan hutan, hingga pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan kritis.
Sementara itu, Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif PDI Perjuangan. “Ini langkah sangat maju dari sebuah partai politik. Jarang sekali partai menggelar forum serius bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membahas akar masalah lingkungan,” ujar Eka.
Eka menyoroti absennya kejelasan kewenangan pengelolaan hutan antara pusat dan daerah. “Semua kewenangan ada di pusat, tapi dampak kerusakan ditanggung daerah. Ketika ada alih fungsi lahan atau penebangan, daerah tidak punya kuasa menghentikan. Regulasi harus jelas, siapa berwenang atas apa,” tegasnya.
Baca Juga:Pemkab Bandung Raih Paritrana Award 2024 Tingkat Jabar Kategori Kabupaten Kota5.000 Peserta Mainkan Angklung Serentak di UPI, Jabar Rayakan 15 Tahun Warisan UNESCO
FGD ini menjadi sinyal kuat bahwa PDI Perjuangan tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Dengan kekuatan politik yang dimiliki baik di legislatif maupun eksekutif, partai berlambang banteng ini berkomitmen menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas utama agenda politiknya di Jawa Barat.
“Kami tidak ingin hanya bereaksi saat bencana datang. Kami ingin mencegah sebelum terjadi. Itu komitmen PDI Perjuangan untuk rakyat Jawa Barat dan untuk anak-cucu kita nanti,” pungkas Ono Surono. (bbs)