Selain itu, tingkat kebisingan dan polusi udara meningkat tajam di sekitar struktur flyover. Udara panas terperangkap, arus angin terhambat, dan aktivitas warga menjadi tidak nyaman. Dalam banyak kasus, nilai properti di sekitar flyover menurun karena lingkungan menjadi kurang layak huni.
Pembangunan flyover bukan proyek murah, satu jembatan layang bisa menghabiskan ratusan miliar rupiah, tergantung panjang dan tingkat kerumitan konstruksi. Namun manfaatnya dinilai tidak sebanding.
Kajian internal sejumlah pemerintah kota menunjukkan dampak perbaikan lalu lintas dari flyover biasanya hanya bertahan 1 hingga 3 tahun. Setelah itu, pertumbuhan kendaraan kembali menekan kapasitas yang tersedia. Bandung, dengan pertumbuhan kendaraan mencapai ribuan unit per bulan, menjadi kota yang sangat rentan mengalami efek ini.
Baca Juga:Sinyal Bangkit di Tengah Bencana, Menkomdigi Pastikan Pemulihan Jaringan Sumatra Capai 90 PersenAmarah Bojan Hodak Tak Terbendung, Paksa Wiliam Marcilio Angkat Kaki dari Persib Bandung
“Flyover membuat pemerintah merasa sudah bekerja keras, padahal mereka hanya menunda masalah. Tanpa pembatasan kendaraan pribadi dan transportasi publik yang kuat, flyover hanyalah proyek mahal tanpa efek jangka panjang,” tegasnya.
Banyak kota besar dunia memilih jalan berbeda. Seoul membongkar Cheonggyecheon Highway dan mengembalikan sungai yang tertutup beton selama puluhan tahun. Paris menutup sebagian akses mobil di tepi Sungai Seine untuk pejalan kaki.
Boston mengubah jalur layang menjadi ruang hijau dalam proyek Big Dig. Semua perubahan ini berhasil menurunkan kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga. Ia menegaskan bahwa Bandung harus belajar dari perubahan global tersebut.
“Kota yang berkelanjutan adalah kota yang memudahkan manusia bergerak tanpa kendaraan pribadi. Bandung perlu keberanian politik untuk berhenti menyerah pada logika jalan raya,” ujarnya.
Dirinya menilai arah kebijakan transportasi Bandung perlu bergeser. Solusi jangka panjang hanya bisa dicapai dengan memperbaiki sistem mobilitas secara menyeluruh: memperkuat transportasi massal seperti BRT, membatasi jumlah kendaraan pribadi melalui regulasi, memperluas area pedestrian yang aman dan nyaman.
Selain itu, yang terpenting yakni menata parkir kota secara ketat, mendorong transit-oriented development (TOD), hingga penerapan electronic road pricing (ERP) secara bertahap.
Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai lebih efektif dan berkelanjutan dibanding terus menambah infrastruktur beton yang memakan biaya besar namun minim efek jangka panjang.