“Pelaporan cepat ini memudahkan OKKPD untuk mengambil langkah intervensi, termasuk penarikan bahan pangan atau meminta pemasok mengganti bahan dengan kualitas lebih baik,” katanya.
Penguatan pengawasan pangan ini juga didukung melalui terbitnya SK Bupati tentang Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG pada September 2025.
Satgas ini menjadi wadah koordinasi terpadu antara DKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat untuk memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan MBG memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Baca Juga:Misi Kebangkitan Persib Dimulai di Madura: Tiga Poin Harga Mati!Habis Sudah Kesabaran Bojan Hodak, Beberapa Pemain Persib Bakal Didepak!
Lukmanul menegaskan, pengawasan pangan akan terus diperkuat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat MBG.
DKPP menargetkan penambahan alat pengujian, peningkatan kapasitas relawan dan petugas, serta perluasan kerja sama antarlembaga dalam rangka memaksimalkan pengawasan di setiap SPPG.
“Jumlah penerima manfaat MBG terus bertambah. Karena itu, jaminan keamanan pangan adalah kunci keberhasilan program ini di Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya. (Wit)