JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan mendukung langkah Pemprov Jabar membuka kondisi kas daerah di medsos. Selain untuk transparansi, itu juga memacu organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bekerja cepat.
Iwan menuturkan, penyampaian kondisi kas daerah ke publik itu tentu menjadi langkah transparansi. “Ini juga supaya masyarakat tau,” katanya, Senin (24/11/2025).
Iwan melanjutkan, kondisi tersebut juga bisa menjadi salah satu bahan pengawasan DPRD. Artinya kondisi keuangan yang dipublikasikan melalui media sosial bisa menjadi indikator untuk memantau kinerja OPD terkait.
“Jadi tau siapa (OPD.red) yang harus kami ingatkan,” sambungnya.
Baca Juga:Soal Pemangkasan TKD 2026, Anggota DPRD Jabar: Menurunkan Pembangunan di Daerah!Kota Banjar Hadapi Ancaman Pemangkasan Dana Transfer Daerah Rp68,3 Miliar di Tahun 2026
Menurut Iwan, transparansi itu juga bakal memacu kinerja OPD, karena mau tidak mau kondisi rill pekerjaan akan terpantau oleh masyarakat. Data salah satunya juga berdasarkan dari kondisi keuangan daerah itu.
“Ini akan memacu pengerjaan. Informasi sudah terbuka. Jadi gak bisa main-main,” bebernya.
Sementara itu menurut pantauan medsos BPKAD, kondisi keuangan daerah per Jumat (21/11) adalah sebagai berikut.
Pendapatan daerah total Rp106 miliar. Rinciannya, PKB Rp14 miliar, BBNKB Rp10 miliar, Pajak Air Permukaan Rp413 juta, pajak alat berat Rp538 ribu, DAU Pendidikan Rp79 miliar, retribusi dan pendapatan lain Rp531 juta.
Sementara untuk pengeluaran total Rp83 miliar. Rincian diantaranya adalah belanja pegawai Rp269 juta, belanja barang dan jasa Rp44 miliar, belanja modal Rp33 miliar, belanja hibah Rp5 miliar, dan belanja bansos Rp10 juta. (son)