JABAR EKSPRES – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat.
Forum ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kebijakan yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan UMKM di lapangan.
FKP menghadirkan partisipasi dari unsur pentahelix: pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media
Baca Juga:Irama Pahlawan: McDonald’s Bawa Nasionalisme Lewat Musik dan Permainan EdukatifDari Turnamen Padel Tergalang Lebih dari Rp600 Juta, Tumbuh Harapan untuk Anak dengan Penyakit Kronis
untuk menggali gagasan dan merumuskan arah kebijakan pemasaran UMKM yang mampu menjawab persoalan struktural maupun kultural secara fundamental.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa pendekatan kolektif menjadi kunci perubahan.
“Tugas kami bukan sekadar menjalankan teknokrasi, tetapi merumuskan kebijakan yang menjawab persoalan riil masyarakat. Tantangan UMKM sangat kompleks—mulai dari mindset kewirausahaan, rendahnya inovasi, hingga minimnya kemampuan memperluas pasar. Banyak UMKM belum mampu menembus digital, apalagi pasar ekspor, karena terbatasnya literasi pemasaran modern dan ekosistem digital yang memadai,” ujar Leon di Grand Asrilia, Kota Bandung (21/11).
Leon menambahkan bahwa proses deliberatif dalam FKP akan melahirkan peta jalan yang tidak hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi juga melahirkan solusi yang berkelanjutan dan adaptif.
Pemilihan Jawa Barat sebagai lokasi FKP didasari kontribusi ekonominya yang signifikan, yakni 12,7% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga November 2025. Provinsi ini dianggap sebagai representasi kondisi riil UMKM, koperasi, dan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.
Dalam sesi paparan teknis, Abdul Muslim, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, memaparkan salah satu program unggulan yang tengah dirancang Kemenko PM.
“Kami melihat perlunya kanal pemasaran yang lebih produktif dan mudah diakses. Karena itu, Kemenko PM merancang program ‘1001 Pasar Malam’. Inisiatif ini memanfaatkan aset pemerintah yang tidur atau belum optimal untuk dijadikan ruang promosi dan transaksi UMKM,” jelas Muslim.
Baca Juga:Sejumlah Perwira TNI dan Polri Diganjar Bintang Bhayangkara PratamaFestival Tring! Meriahkan Akhir Pekan Bandung dengan Musik, Emas, dan Inovasi Keuangan Digital
Ia juga menekankan bahwa program ini sejalan dengan amanat PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 60, yang mewajibkan kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta menyediakan minimal 30% area komersial sebagai ruang promosi bagi Usaha Mikro dan Kecil.