JABAR EKSPRES – Keberadaan Hotel Pullman yang berdiri pada aset lahan milik Pemprov Jabar rencanannya akan dikaji ulang oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Sebagai informasi, Hotel Pullman yang berdiri di lahan Pemprov Jabar itu didirikan sejak 2012 ketika kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan dengan kejasama sistem Build of Transfer (BOT) selama 35 tahun.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam Rapat Paripurna, Kamis (20/11) malam mengatakan, langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah
Baca Juga:Kabupaten Bogor Klaim Angka Kemiskinan Turun jadi 6,25 Persen, Tolok Ukurnya Apa?Satpol PP Kota Cimahi Tindak Satu Kendaraan yang Digunakan untuk Jualan!
Pria yang akrab disapa KDM itu menguraikan, ada beberapa langkah yang bakal dilakukan untuk mencapai pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026. Salah satunya adalah dengan optimalisasi aset.
“Aset Pemprov itu luar biasa. Tersebar di berbagai daerah. Termasuk di Bandung,” katanya dalam paripurna pengesahan APBD 2026 itu.
Dedi Mulyadi melanjutkan, aset Pemprov itu juga banyak yang dikelola BUMD. Tapi belum banyak memberikan implikasi pendapatan daerah.
“BUMD mengelolanya cenderung jadi usaha sampingan,” katanya.
Karena itu, khusus untuk optimalisasi aset itu pihaknya bakal melakukan beberapa langkah. Pertama adalah dengan penggabungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kedua adalah dengan optimalisasi Badan Pengelola Aset Daerah. Sehingga dalam tata kelola asep milik Pemprov Jawa Barat jadi lebih baik.
“Saya akan langsung memimpin untuk melakukan negosiasi ulang terhadap berbagai lembaga bisnis yang gunakan aset Pemprov Jabar,” tegasnya.
Hotel Pullman Hanya Sewa Lahan Rp 2 Miliar per Tahun
Dedi Mulyadi mencontohkan, ada aset strategis di depan Gedung Sate digunakan untuk hotel besar. Tapi setoran ke daerah dinilai belum maksimal.
Baca Juga:Gapura Gedung Sate Diganti, Netizen Bilang Gak Nyambung! Ini Dia Respon Dedi MulyadiKPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK RI, Usut Dugaan Korupsi Kementerian?
“Contoh hotel besar depan Gedung Sate (Hotel Pullman.red) itu hanya Rp 2 miliar (setoran.red) setahun. Saya ingin negosiasi ulang. Masa setahun hanya Rp 2 miliar,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menjabarkan berbagai strategi lain dalam mendongkrak pendapatan daerah.
Mulai dari upaya meloby Pemerintah Pusat soal kucuran dana trasfer ke daerah. Termasuk negosiasi soal beban cicilan utang dana PEN.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran Jabar Ekspres dari data LHP BPK, aset di di depan Gedung Sate itu dikerja samakan dengan PT Tritunggal Lestari Makmur.