JABAR EKSPRES – Pemerintah Indonesia memanfaatkan tingginya minat China terhadap pengembangan ekonomi biru dengan mengarahkan investasi negara tersebut ke dua wilayah potensial, yakni Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut).
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, bahwa dua grup perusahaan asal China telah masuk dalam rencana penanaman modal tersebut.
“Sudah ada 2 grup (China), satu akan kami taruh di Sulawesi Utara, Bitung. Satu lagi nanti kami akan masukkan di Maluku Utara,” kata Todotua dikutip dari ANTARA, Kamis (20/11).
Baca Juga:Perkuat Ketahanan Fiskal Negara, Pertamina Siap Setor Dividen Rp42,1 Triliun ke Danantara pada 2025Bentuk Posbankum Terbanyak, Pemprov Jateng Raih Rekor MURI
Menurut Todotua, ketertarikan China berkaitan dengan kebutuhan negara itu untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya perairan (blue food security), yang kini tengah menghadapi tantangan serius.
Indonesia dinilai menjadi mitra strategis karena memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.
Ia merinci potensi unggulan Indonesia, antara lain rajungan (peringkat kedua di dunia), udang (nomor tiga di dunia), rumput laut (nomor dua di dunia), ikan TCT (nomor satu di dunia), tilapia (nomor dua di dunia), serta potensi lahan garam yang mencapai 41.734 hektare.
Besarnya potensi ini, katanya, membuat China membuka dialog kerja sama lebih intensif dengan Indonesia.
“Kami bilang, boleh masuk ke sini (Indonesia), tetapi bawa kapal mu, dibikin jadi bendera Indonesia. Bawa investasi cold storage-mu, bawa processing (pengolahannya) ke sini. Kami kasih izin,” kata Todotua.
Setelah adanya dialog tersebut, menurutnya, dua perusahaan asal China tertarik untuk mengembangkan ekonomi biru di Indonesia.
“Yang Sulawesi Utara sudah serius masuk. Mereka juga lagi mendaftarkan kapalnya di sana dan akan dipindahkan ke Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga:Serapan APBD Akhir Tahun Dinilai Perlu Berorientasi pada Kualitas, Bukan Sekadar KecepatanDorong Kredit Perbankan, Pemerintah Tambah Dana Rp76 Triliun
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemanfaatan ruang laut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi biru.
Ia mengatakan menjaga kesehatan laut menjadi tanggung jawab bersama sebab di dalamnya meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial.