JABAR EKSPRES – Izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batutulis 08, yang memasok Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke 17 sekolah di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, resmi dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah puluhan pelajar SD dan SMK di Bogor Selatan mengalami dugaan keracunan MBG pada Jumat (14/11/2025) lalu.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) akan mengikuti arahan BGN dalam pemberhentian sementara SPPG tersebut guna dilakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Pendistribusian dihentikan dulu akibat insiden kemarin, dan memang informasi dari BGN itu SPPG tersebut ditutup sementara. Tentu ini harus menjadi pembelajaran,” ujar Dedie, dikutip Selasa (18/11/2025).
Baca Juga:Anggota DPRD Jabar Soroti Sertifikasi Dapur MBG: Penting untuk Bangun Kepercayaan PublikPenyebab Keracunan MBG Belum Jelas, DPRD Kabupaten Bandung Barat Kritik Kinerja Pengawasan BGN
Ia pun menegaskan seluruh SPPG di Kota Bogor wajib memiliki Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak sebelum mulai beroperasi. Namun SPPG Batutulis 08 yang menjadi pemasok MBG di sejumlah sekolah di Bogor Selatan diketahui belum mengantongi sertifikasi tersebut.
Menurut Dedie, SPPG itu sebenarnya baru dijadwalkan mengikuti pelatihan, namun sudah beroperasi lebih awal tanpa kelengkapan izin dan standar higienis yang memadai.
“Semua SPPG wajib memiliki SLHS dari melalui proses di Dinas Kesehatan. Kebetulan SPPG yang menjadi sumber insiden ini adalah SPPG baru dan memang belum memiliki SLHS. Ke depannya akan dilakukan pelatihan untuk seluruh SPPG agar mendapat SLHS untuk beroperasi,” ucapnya.
Sementara itu sejumlah orang tua siswa menanggapi bahwa insiden tersebut harus menjadi pengingat bagi pemerintah guna memperketat pengawasan SPPG. Riska (37), salah satu orang tua siswa pun mendukung adanya pemberhentian sementara distribusi MBG dari SPPG Batutulis 08.
“Program MBG ini sangat membantu, tapi memang harus dihentikan sementara untuk dipastikan dulu keamanannya agar kejadian serupa tidak terulang apalagi sekolah anak saya juga mendapat MBG dari SPPG tersebut,” katanya.
Orang tua lainnya, Desi (33), berharap ke depan tidak ada lagi SPPG yang beroperasi tanpa sertifikasi kelayakan. Ia pun meminta pemerintah untuk selalu memastikan keamanan makanan yang diproduksi untuk siswa.