JABAR EKSPRES – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat (US Chamber of Commerce/USCC) dan American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham) mendesak pemerintah Indonesia untuk mempercepat kebijakan reformasi.
Managing Director AmCham Indonesia Donna Priadi mengklaim, percepatan reformasi kebijakan itu perlu segera dilakukan demi menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka, dapat diprediksi dan kompetitif.
“Ini momen penting untuk transisi kebijakan dan kemajuan nyata dalam memperbaiki iklim investasi,” ujarnya dikutip Selasa (18/11/2025).
Baca Juga:Demi Gaet Investor Frontier, Indonesia Tawarkan Reformasi Fiskal dan Dua Hal Ini!Ekspor Indonesia Tetap Tangguh di tengah Memanasnya Perang Dagang AS-China
Menurutnya, kondisi pemerintahan saat ini menjadi momentum tepat untuk melakukan transisi kebijakan dan menunjukkan kemajuan dalam perbaikan iklim investasi.
Ia juga menegaskan bahwa AS akan menjadi mitra usaha jangka panjang bagi Indonesia. Mengingat banyak AS memiliki banyak perusahaan yang telah lama berdiri dan berhasil melewati berbagai tantangan investasi.
“Kami berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia untuk menjadikan momen transisi ini sebagai fondasi bagi kemakmuran bersama,” kata Donna.
Di sisi lain, Wakil Presiden untuk Asia Tenggara dan Oseania di US Chamber John Goyer menilai bahwa saat ini Indonesia tengah berada di titik kritis.
Untuk itu, ia meyakini RI perlu segera melakukan reformasi kebijakan guna mengubah lanskap investasi nasional dan membuka peluang yang lebih luas bagi dunia usaha.
“Pesan kami jelas. Kejelasan, konsistensi, dan daya saing kini lebih penting dari sebelumnya,” katanya.
Melalui forum 2025 US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Senin, USCC dan AmCham meluncurkan US-Indonesia Investment Report 2025: A Year of Transition.
Baca Juga:Menko Klaim Kesepakatan Dagang dengan AS Tingkatkan Kepercayaan Terhadap Prospek Ekonomi IndonesiaSPBU Swasta Krisis Pasokan, BBM Impor AS Masih Abu-Abu?
Laporan tersebut juga memberikan sejumlah rekomendasi, mulai dari penguatan tata kelola, penyederhanaan birokrasi, modernisasi kebijakan perdagangan dan digital, hingga dorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
USCC dan AmCham menilai bahwa proses aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi momentum tepat untuk mempercepat perubahan kebijakan.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan untuk mempercepat serapan investasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi sejak Oktober 2025.
Satgas itu bekerja di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Mereka bertugas mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan struktural lintas sektor agar kebijakan strategis dapat dijalankan secara efektif.