JABAR EKSPRES – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di wilayahnya.
Hal tersebut menyusul rentetan kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah kecamatan, Bandung Barat.
Wakil Ketua DPRD KBB Asep Dedi, menegaskan pentingnya pengawasan dan transparansi terutama dalam mengungkap penyebab kejadian keracunan.
Baca Juga:50 Siswa di Bogor Selatan Diduga Keracunan MBG, Dedie Rachim Tegaskan Standar Keamanan Pangan SPPG 50 Siswa di Bogor Selatan Diduga Keracunan MBG, Lima Dirujuk ke RS
“Jadi yang perlu dikedepankan bukan hanya pengawasan saja tetapi juga transparansi dalam mengungkap penyebab keracunan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (17/11/2025).
Asep menyoroti pernyataan BGN dan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) yang menyebut adanya kontaminasi E. coli pada air dalam kasus keracunan MBG di Bandung Barat.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak dapat diterima begitu saja tanpa pembuktian komprehensif.
“Kami meminta BGN dan Kemenkes terbuka dalam menyampaikan hasil investigasi. Apakah benar murni karena air, atau ada faktor lain yang belum diungkap ke publik?” katanya.
Penyampaian kesimpulan sepihak, kata Asep, berpotensi menimbulkan kekhawatiran dan stigma negatif terhadap kualitas air di Bandung Barat yang selama ini masih digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
Ia juga menyoroti ruang lingkup pemeriksaan yang dinilai terlalu sempit karena hanya berfokus pada aspek kualitas air.
Padahal, kata dia, penyebab keracunan dapat berasal dari banyak faktor lain seperti higienitas peralatan, kebersihan bahan makanan mentah, proses pengolahan, hingga potensi human error.
Baca Juga:Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Bogor Selatan, Dinkes Lakukan PenyelidikanCegah Keracunan MBG, Cimahi Perketat Pemeriksaan Bahan Baku di 34 Titik SPPG
“SPPG di lapangan perlu pembinaan intensif. Pengawasan harus diperkuat agar setiap tahapan pengolahan makanan memenuhi standar higienitas yang ditetapkan,” katanya.
Asep juga meminta BGN dan Kemenkes untuk berkoordinasi secara erat dengan Pemkab KBB serta DPRD sebelum menyampaikan hasil investigasi kepada publik.
“Kamu meminta agar data, metodologi, serta titik potensi kontaminasi disampaikan secara utuh dan tidak menimbulkan kegaduhan baru,” kata Asep.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa investigasi awal menemukan bakteri E. coli pada air yang digunakan di beberapa lokasi pengolahan makanan program MBG.
Ia menyebut sekitar 75 persen kasus keracunan makanan di Bandung Barat berkaitan dengan penggunaan air yang tidak layak konsumsi berdasarkan kajian awal Kemenkes.