JABAR EKSPRES – Penyertaan modal untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang semula diajukan Rp150 Miliar, pada akhirnya hanya disetujui Rp100 Miliar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.
“Terkait penyertaan pesanan modal yang diajukan oleh BIJB itu sekitar Rp150 Miliar. Nah kita (DPRD Jabar) hanya bersepakat diangka Rp100 Miliar,” kata Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Jabar, Muhamad Romli saat dihubungi Jabar Ekspres, Kamis (13/11) kemarin.
Menurut Romli, hilangnya angka Rp50 Miliar dari penyertaan modal yang diajukan BIJB, bisa dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Baca Juga:PSSI Buka Suara Soal Timur Kapadze Latih Timnas Indonesia, Ternyata Belum Komunikasi?Mauro Zijlstra Jadi Tumpuan Baru Lini Depan Timnas U-22 di SEA Games 2025
“Apalagi kita juga (di 2026) telah terkontraksi dengan adanya pemotongan dari pusat (TKD). Tapi kalau dananya (anggarannya), siap kita tidak masalah (Rp150 Miliar),” ucapnya.
Karena itu, pihaknnya bersama Pemprov Jabar akan terus mendorong agar BIJB tetap beroperasi dan menghasilkan deviden yang maksimal usai adanya penyertaan modal yang dilakukan untuk 2026.
Terlebih menurutnya, BIJB juga tengah dihadapkan dengan adanya piutang yang akan jatuh tempo di 2034 nanti.
“Ini belum lagi kita bicara pokok utang yang hampir Rp2,9 triliun yang akan jatuh tempo disekitar 2034. Nah ini harus dipikirkan. Sedangkan sampai hari ini boro-boro memberikan deviden, untuk dirinya sendiri saja dia minta. Jadi kita belum melihat adanya titik cerah,” tuturnya.
“Jadi BIJB (usai adanya penyertaan modal) harus menyiapkan kajian yang komperhensif, sehingga kajian itu dapat membawa BIJB paling tidak menjadi berkembang atau minimal bisa membiayai dirinya sendiri yang pertahunnya membutuhkan sekitar Rp5,7 miliar,” pungkasnya.(San)