Ia juga memastikan, pihaknya akan memperjuangkan agar kuota haji bagi Kabupaten Bandung bisa dikaji kembali melalui jalur politik dan koordinasi antarlembaga.
“Insyaallah saya akan berjuang melalui DPR RI dan juga Kementerian Haji dan Umrah. Mudah-mudahan ada perubahan ke depan,” tegasnya.
Kang DS juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek teknis di lapangan, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang sudah dilakukan ribuan calon jemaah.
Baca Juga:Kuota Haji Kabupaten Bandung Turun Drastis, KBIHU Minta DPR Kaji UlangMenko Muhaimin Puji Ponpes Al-Ittifaq, Jadi Model Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bandung
“Kalau kuota tiba-tiba berubah, otomatis Dinas Kesehatan juga harus menyesuaikan. Padahal ada biaya untuk pemeriksaan dan sebagainya. Itu juga harus dipertimbangkan,” pungkasnya.