JABAR EKSPRES – Meski tidak kebagian alokasi anggaran untuk program revitalisasi sekolah pada APBN 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar tidak tinggal diam.
Justru, momen ini dijadikan titik balik untuk menyiapkan strategi dan data akurat agar pengajuan di tahun 2026 dapat berjalan optimal.
Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsno, menegaskan bahwa tidak masuknya Banjar dalam daftar penerima dana revitalisasi tahun ini bukan berarti upaya perbaikan pendidikan berhenti. Menurutnya, Pemkot Banjar tengah melakukan perencanaan komprehensif agar tahun depan pengusulan bisa lebih kuat dan tepat sasaran.
Baca Juga:Bellingham Cetak Sejarah Baru di Liga Champions, Lewati Rekor Legenda Real MadridCristiano Ronaldo Jagokan Arsenal Juara Premier League Musim Ini!
“Terkait proses pengusulan revitalisasi SD dan SMP di Kota Banjar, saya telah mengetahui dan menindaklanjuti secara langsung permasalahan tersebut,” ujar Wali Kota Sudarsno pada Rabu (5/11/2025).
Untuk mewujudkan hal itu, dua dinas teknis yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum serta Penataan Ruang (PUPR) kini tengah melakukan pendataan dan analisis kondisi sekolah di seluruh wilayah Kota Banjar.
Langkah ini menjadi dasar dalam penyusunan proposal revitalisasi yang akan diajukan ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Dengan pemetaan kerusakan yang jelas, Pemkot Banjar berharap dapat menyusun prioritas revitalisasi berdasarkan tingkat urgensi dan kelayakan sekolah.
“Saat ini, Dinas Pendidikan bersama Dinas PUPR tengah melakukan pendataan dan analisis kerusakan bangunan sekolah sebagai dasar pengajuan revitalisasi untuk tahun 2026. Dengan demikian, dapat saya pastikan bahwa setiap sekolah yang memerlukan perbaikan akan diusulkan sesuai dengan prioritas dan kelayakan,” paparnya.
Sudarsno menekankan bahwa proses ini tidak main-main. Komitmen Pemkot Banjar untuk merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak diwujudkan dengan penyiapan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dinas Pendidikan Kota Banjar telah menyiapkan langkah-langkah taktis guna memastikan semua data tertampung dengan baik. Pendataan tidak hanya mengandalkan satu saluran, tetapi dilakukan secara ganda melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan juga aplikasi Revitalisasi (Revit) yang disediakan oleh pemerintah pusat.
“Dinas Pendidikan juga secara khusus telah menyiapkan berbagai langkah taktis, tidak hanya melalui aplikasi Revitalisasi tetapi juga melalui sistem Dapodik. Saya bersama Dinas Pendidikan memastikan proses pengusulan tahun 2026 berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Komitmen kami jelas: proses ini akan dikawal hingga terealisasi,” tegas Sudarsno.