Bagi sebagian ASN, tukin bukan sekadar pelengkap gaji, melainkan penopang utama ekonomi keluarga. Tak sedikit yang mengandalkan tunjangan tersebut untuk membayar cicilan KPR, biaya sekolah anak, hingga pinjaman konsumtif di bjb.
Seorang ASN Pemkot Bandung mengaku khawatir wacana penurunan TKD akan berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai.
“Yang saya dengar bisa turun sampai 10–20 persen. Walaupun belum ada keputusan resmi, kabar itu sudah bikin resah. Cicilan jalan terus, tapi tunjangan bisa berkurang, itu berat,” ujar Kurniawan (38).
Baca Juga:Siasat Dedi Mulyadi Balas Menkeu, Datangi BPK dan Bakal Tagih TKDPemangkasan TKD Ancam Pembangunan Daerah, Begini Langkah Pemda di Jabar
Ia mengaku, gaji pokok ASN saat ini belum cukup menopang kebutuhan hidup di kota besar seperti Bandung tanpa dukungan TKD.
“Kalau potongan benar terjadi, akan banyak yang kesulitan bayar kredit. Bisa saja muncul potensi kredit macet karena banyak rekan ASN yang punya pinjaman di bank daerah,” sambungnya.
Pemprov Ogah Potong Tukin ASN
Pemprov Jawa Barat menegaskan tidak akan memotong tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN pada 2026. Walaupun nanti kucuran Transfer ke Daerah (TKD) bakal terpangkas.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Rabu (29/10). “Tidak ada (pemotongan tukin. Red). Yang turun dana transfer bukan tunjangan kinerja. Tukin engak berubah,” jelasnya.
Demul juga telah menyampaikan rencana efisiensi itu. Efisiensi itu bukan tanpa alasan, salah satunya karena anjloknya kucuran dana transfer pusat. “Ditaksir penurunannya mencapai Rp2,458 triliun,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa KDM itu menguraikan, penurunan ini berasal dari dana bagi hasil pajak pusat yang semula Rp2,2 triliun turun menjadi Rp843 miliar. Jabar kehilangan Rp1,2 triliun dari pengurangan tersebut, kemudian dana alokasi umum (DAU) dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
Tidak hanya itu juga, dana alokasi khusus (DAK) fisik yang biasanya diarahkan untuk pembangunan jalan, irigasi hingga ruang kelas sebesar Rp276 miliar juga sirna. Termasuk DAK non fisik yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun berkurang menjadi Rp4,7 triliun.
Baca Juga:Pemkab Bandung Tak Terapkan WFH Meski TKD DipangkasPemangkasan TKDD Berpotensi Ganggu Stabilitas Fiskal Daerah, Begini Kata Pengamat
Buntut panjangnya adalah APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan berada di angka Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Karena itu, KDM bakal mengambil sejumlah langkah efisiensi.