Kota Bogor Mulai Was-was
Kekhawatiran juga dirasakan oleh kalangan ASN di Kota Bogor. Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi berimbas pada penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) daerah.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah ASN di Kota Bogor mengaku was-was terhadap kemungkinan pemangkasan tukin. Salah satu pegawai di dinas pelayanan publik, Desi (39), mengatakan bahwa tukin menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Kalau tukin dipangkas, pasti terasa banget. Cicilan rumah dan biaya sekolah anak juga bergantung dari situ,” ujar Desi.
Baca Juga:Dampak Pemotongan TKD 2026: Tukin Dipangkas, ASN Bergejolak!DPRD Bogor Dorong Tes Urine Rutin, ASN Terancam Sanksi Tegas
Hal senada diungkapkan ASN lainnya, Fandi (37). Dia menilai, pemangkasan tukin akan berpengaruh terhadap pengeluaran sehari-hari. Namun, ia menyebut tetap akan mengikuti keputusan pemerintah.
“Pastinya akan berpengaruh pada kebutuhan sehari-hari, tapi menurut saya sebagai ASN kan fokusnya melayani masyarakat karena digaji dari uang pajak. Jadi saya pribadi akan menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Kalau untuk demo, sejauh ini saya rasa belum ada, dan semoga tidak perlu sampai seperti itu,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan bahwa pemerintah daerah siap mengikuti arahan kebijakan dari pusat, namun akan tetap mengkaji dampaknya terhadap pengelolaan anggaran daerah dan keberlangsungan pelayanan publik.
“Kita tentu mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Tapi kami juga harus menghitung ulang dampaknya terhadap anggaran daerah, termasuk untuk program pelayanan masyarakat ataupun tunjangan pegawai,” katanya.
Dia menyampaikan, jika alokasi TKD benar-benar berkurang signifikan, Pemerintah Kota Bogor tidak punya pilihan selain melakukan efisiensi di berbagai pos belanja.
Meski demikian, ia memastikan segala bentuk penyesuaian, termasuk kemungkinan pengurangan tukin ASN, akan dibahas secara matang bersama BPKAD, DPRD Kota Bogor, serta pihak terkait lainnya.
“Pastinya akan kami bahas bersama terlebih dahulu, supaya kebijakan efisiensi ini tidak berdampak pada kinerja dan kualitas pelayanan publik,” ucapnya. (wit/kar/mong/yan)