Ditargetkan Rampung Tahun 2028, Basuki: IKN Sebagai Ibu Kota Politik

Ditargetkan Rampung Tahun 2028, Basuki: IKN Sebagai Ibu Kota Politik
Ilustrasi pembangunan IKN dilanjutkan dan ditargetkan menjadi Ibu Kota Politik. (Dok. Humas Otorita Ibu Kota Nusantara)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan ibu kota baru tetap dilanjutkan.

Menurutnya, pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak memungkinkan untuk mundur, untuk itu pihaknya tidak ragu menargetkan pembangunan IKN rampung dan menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028 mendatang.

“Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujarnya dikutip Jumat (31/10/2025).

Baca Juga:Pendanaan APBN untuk IKN Masih Berlanjut di 2026, Menkeu Harap Swasta Segera TerlibatKementerian PU Mau Setop Pembangunan IKN Tahun Depan, Apa Alasannya?

Pihaknya mengaku berkomitmen dalam menjalankan pembangunan itu, terlebih setelah adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Basuki menambahkan bahwa seluruh tim Otorita IKN terus bekerja dengan penuh keyakinan dan optimisme, memastikan setiap rencana pembangunan berjalan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

“Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Presiden menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Tak hanya itu, Prabowo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Dari sisi stabilitas ekonomi, pembangunan IKN menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terus dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.

Baca Juga:Apa Kabar Pembangunan IKN? Komisi XI DPR: Tetap Berjalan tapi Bukan Prioritas Dampak Efisiensi Anggaran, IKN Mangkrak? Begini Kata OIKN!

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun. Namun pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.

Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan terowongan multi ultilitas (multi-utility tunnel), serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

0 Komentar