Parenting dan Kenakalan Remaja, Pemerintah Jangan Hanya Fokus Hukuman

Parenting Orangtua dan Maraknya Kenakalan Remaja, Pemerintah Jangan Asal Buat Program Tanpa Mitigas Jelas
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memeluk anak-anak yang mendapatkan pendidikan militer namun tidak hadir orang tuanya usai upacara Hari Kebangkitan Nasional di halalan Gedung Sate, Kota Bandung. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

Pasalnya, selain orangtua hanya fokus menghidupi kehidupan keluarga sehingga kurang mendidik anak, kenakalan remaja pun timbul akibat mereka kurang perhatian dan minimnya mendapatkan akses.

Mereka tidak punya akses, tidak punya tempat hal yang harusnya dikuasai oleh situasi yang disebut berkeandilan.

“Pertama, dia gak punya akses seperti halnya orang-orang kaya yang udah sekali akses banyak kegiatan. Kedua, dia gak bisa berpartisipasi secara bebas karena dia udah dilabelin sebagai anak yang miskin atau anak bodoh, ada labeling-labeling itu (diskriminasi),” terang Antik.

Baca Juga:Pemain Andalan Cedera Jelang El Clasico, Hansi Flick Harus Putar Otak!Alasan Thom Haye Menghilang saat Persib Tekuk Selangor FC di ACL 2

“Dia gak bisa tuh berpartisipasi dengan aktif seperti halnya orang-orang yang punya kapital, punya power gitu ya. Ketiga, dia gak punya kendali atas dirinya, dia gak dapat manfaat jelas karena dia gak berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan,” tambahnya.

Mengingat anak-anak kalangan ekonomi menengah ke bawah, tidak bisa masuk ke gelanggang remaja dimana dapat manfaat, mereka pun sulit untuk menyalurkan bakat sehingga lebih mudah mengakses lingkaran kenakalan.

“Gak bisa dia masuk misalnya untuk jadi anak band yang gratisan dilatih sama Pemda gitu sama di Dispora gitu. Jadi pada akhirnya mereka juga gak punya empat hal tadi,” imbuhnya.

“Jadi dia melawan gitu, melawan kemiskinannya, melawan ketidakberdayaannya dengan cara apa? Menunjukkan hal-hal yang menjadi pusat perhatian orang terhadap dirinya, anak yang berubah-ubah itu kan cari perhatian sebenarnya,” lanjut Antik.

Dia pun meminta, agar pemerintah dapat mengkaji sebelum meluncurkan suatu program, apalagi yang berkaitan dengan anak remaja.

“Kalau memang mau menjalankan satu program, katakanlah dia bersi keras ya, kepala daerah itu bisa bersih keras. Oh, ini baik. Oke, tapi baiknya itu harus didukung dengan mitigasi yang seperti apa,” paparnya.

“Kemudian sustainability-nya, keberlanjutannya mau gimana nih? Kalau 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu mau jadi apa? Rencana aksinya apa? Nggak bisa cuma bikin program, kan nggak sederhana, nggak cuma asal ngomong,” tutup Antik. (Bas)

0 Komentar