“Pemkot Cimahi sudah mendata yang tercantum di DTKS, nominasinya akan diberikan bantuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, bantuan yang telah berjalan di sekolahnya mencakup subsidi SPP dan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga terdata di DTKS.
“Di kami yang sudah berjalan adalah bantuan SPP dan perlengkapan sekolah bagi yang terdata di DTKS,” bebernya.
Baca Juga:Cimahi Tegaskan Komitmen Keterbukaan Lewat Digitalisasi Layanan PublikDefisit Rp109 Miliar, Cimahi Kencangkan Ikat Pinggang
Saat ditanya apakah program bantuan SPP dan perlengkapan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Kota Cimahi, atau juga melibatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi melalui KDM, Ahmad menjawab dengan tenang.
“Program ini sudah berjalan, kalau tidak salah sudah tiga tahun,” ujarnya singkat, memberi isyarat bahwa roda kebijakan itu telah berputar cukup lama.
Namun persoalan di lapangan sering kali tidak sesederhana di atas kertas. Ketika disinggung tentang potensi kendala mulai dari akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga mekanisme penyaluran yang mungkin belum merata, Ahmad tak menampik.
“DTKS itu sebenarnya kewenangan pemerintahan tingkat bawah yang berkoordinasi dengan dinas sosial, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga dinas sosial. Kalau ada masyarakat yang belum terjaring, berarti ada yang belum terjangkau informasi, atau memang yang bersangkutan tidak proaktif,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihak sekolah dalam hal ini hanya menerima daftar nominasi penerima bantuan, bukan menjadi penentu.
Menariknya, Ahmad mengibaratkan kebijakan bantuan pendidikan ini seperti program perbaikan jalan.
“Saran saya untuk gubernur, kalau soal bantuan ke sekolah swasta, analoginya seperti perbaikan jalan. Ada yang menjadi kewenangan provinsi, ada yang kabupaten atau kota. Kalau jalan provinsi sudah rampung, biasanya mendorong kabupaten atau kota untuk memperbaiki jalan di wilayahnya masing-masing,” tuturnya.
Baca Juga:Raih Penghargaan LLDIKTI, Cimahi Buktikan Kolaborasi Bisa Menaklukkan SampahHarga Beras di Cimahi Naik, Dinas Perdagangan Soroti Faktor Cuaca dan Keterlambatan Pasokan Gabah
Begitu pula dengan bantuan terkait ijazah dan dana sekolah lainnya. Menurutnya, secara tidak langsung, kabupaten dan kota merancang bantuan DSP di sekolah swasta agar kesulitan masyarakat bisa tertangani.
“Jadi pada akhirnya, sekolah yang siswanya menerima bantuan itu tidak lagi punya alasan untuk menyimpan ijazah bukan menahan,” tegas Ahmad.