Ia menambahkan, pemenuhan standar higiene sanitasi tidak hanya soal kebersihan dapur, tetapi juga menyangkut pola perilaku pengelola makanan, mulai dari penggunaan alat masak hingga cara penyimpanan bahan mentah dan matang.
“Standar itu menyeluruh. Jadi bukan hanya dapurnya bersih, tapi juga bagaimana pekerjanya menjaga higienitas. Misalnya, bagaimana cara mencuci tangan, menggunakan alat, hingga memisahkan antara makanan matang dan mentah,” terangnya.
Sony juga menegaskan bahwa keberadaan SLHS bukan berarti seluruh dapur yang telah mendapat sertifikat otomatis aman dan bebas dari pelanggaran. Ia mengibaratkan SLHS seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
Baca Juga:PHRI Kabupaten Bandung Gelar Silaturahmi Akbar, Siap Dukung Penuh Program MBGLembang Diusulkan Jadi Kota, Pemekaran Kawasan Bandung Utara Kian Serius
“Kalau sudah punya SLHS, bukan berarti dijamin aman. Sama seperti SIM, sudah punya bukan berarti pengemudinya pasti tertib. Tapi paling tidak, dia sudah memenuhi standar dasar yang diwajibkan,” kata Sony memberi analogi.
Dinas Kesehatan sendiri terus melakukan pemantauan rutin terhadap seluruh penyedia makanan bergizi yang telah maupun belum memiliki SLHS. Pemantauan dilakukan secara berkala oleh petugas puskesmas di masing-masing wilayah untuk memastikan kebersihan dan kelayakan tetap terjaga.
“Pemantauan itu rutin dilakukan, minimal seminggu sekali. Petugas dari puskesmas turun langsung karena jumlah penyedia makanan cukup banyak. Jadi pengawasannya kami bagi per wilayah,” ujarnya.
Upaya ini, lanjut Sony, merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bandung untuk menjaga keamanan pangan dan kualitas gizi masyarakat, terutama peserta program makanan bergizi yang melibatkan sekolah-sekolah di seluruh kecamatan.
“Karena ini menyangkut kesehatan anak-anak kita, kami berupaya ketat dalam pengawasan. Setiap dapur penyedia makanan harus benar-benar memenuhi standar yang sudah ditetapkan,” ucapnya.
Dinkes pun berharap para pengelola dapur tidak menganggap proses perizinan dan pemeriksaan sebagai beban, melainkan sebagai langkah penting untuk menjamin mutu dan keamanan makanan yang mereka sajikan.
“Jadi bukan hanya soal administrasi, tapi soal tanggung jawab. Makanan yang diolah itu dikonsumsi banyak orang, termasuk anak-anak. Makanya, kami ingin semuanya tertib dan aman,” tutup Sony.
Baca Juga:TPP ASN Dipangkas 30 Persen, Bupati Bandung Minta Semua Pihak Gencarkan PADKelewatan! Siswa SDN 216 Sondariah, Kota Bandung Dipekerjakan Antar Ompreng MBG
Dengan terus diperkuatnya sistem pengawasan dan sertifikasi sanitasi melalui penerapan SLHS, Pemkot Bandung berharap ke depan seluruh dapur penyedia makanan di kota ini dapat memenuhi standar kesehatan yang layak dan mendukung terwujudnya Bandung sebagai kota sehat dan layak pangan. (Dam)