JABAR EKSPRES – Aksi penyegelan sejumlah vila dan tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menuai kecaman dari warga setempat.
Pasalnya, kebijakan tersebut berdampak pada warga yang bekerja di sektor pariwisata di kawasan tersebut.
Namun, Hanif menegaskan bahwa tidak ada pengangguran akibat kebijakan penyegelan tersebut.
Baca Juga:Gattuso Siap Angkat Kaki dari Timnas Italia Jika Gagal ke Piala Dunia 2026Erick Thohir Minta Dua Hari Sebelum Buka Suara Soal Nasib Pelatih Timnas
“Tidak ada pengangguran, jadi kita tidak meruntuhkan lokasi itu. Jadi hanya dilakukan evaluasi,” ujarnya saat ditemui di Kota Bogor, Jumat (17/10).
Hanif menekankan bahwa pemerintah tidak boleh sembarangan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.
Ia menyebut penegakan hukum harus tetap mempertimbangkan ketahanan lingkungan, mengingat setiap kali terjadi banjir di kawasan Puncak, selalu ada korban jiwa.
“Sudahlah cukup korban yang tiap kali banjir datang ya, ada 17, ada 2 orang, 3 orang selalu meninggal. Apakah kemudian kita kompensasikan dengan sederhana, dibuka mata kita,” imbuhnya.
Mantan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup ini mengatakan telah bertemu dengan anggota DPR RI, Mulyadi, untuk mencari solusi penanganan kawasan Puncak.
“Kemarin sudah ketemu Pak Mulyadi dan teman-teman masyarakat yang lain. Kemudian besok Insya Allah kami akan undang supaya tidak simbang siur, tidak melalui perantara-perantara. Kami langsung panggil para ownernya untuk diskuskan ini,”ucapnya.
Hanif menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengoptimalkan fungsi peningkatan kapasitas lingkungan dengan menanam pohon dan membuat area resapan air.
Baca Juga:Disway Awards 2025: Momentum Apresiasi Integritas dan Kredibilitas Serta Reputasi Brand NasionalPSSI Resmi Pecat Patrick Kluivert Usai Gagal Bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026
“Karena dari analisa kita, membangun ketahanan lingkungannya lebih utama dulu. Jadi bukan berarti mundur, tapi kita tingkatkan,” ucapnya.
Ia menambahkan, seluruh bangunan di kawasan Puncak akan dievaluasi ulang untuk menentukan mana yang masih bisa dipertahankan dan mana yang harus disesuaikan.
“Tentu kebijakan pemerintah tidak boleh juga langsung membawa dampak yang frontal. Ini perlu akselerasi, ini kita sedang susun,” katanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muhsin mengatakan imbas penyegelan itu banyak pengusaha yang merumahkan para pekerja.
“Faktanya dari segel itu pengusaha itu ada beberapa karyawannya yang dirumahkan, karena ada ketakukan, karena dalam Surat Keterangan (SK ) nya membongkar,” kata dia.