Dengan pemotongan DBH sebesar Rp20 triliun ini, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan efisiensi ketat di berbagai sektor. Fokus utama pemerintah daerah kini adalah menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan optimal, meski harus memangkas sebagian anggaran dan menunda sejumlah rencana peningkatan kesejahteraan pegawai.
Tahun 2026 pun diperkirakan akan menjadi masa sulit bagi para pekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, terutama bagi ribuan tenaga PJLP yang kini mulai cemas akan nasib kontrak mereka. Sementara itu, bagi PNS, kenaikan gaji tampaknya belum akan terealisasi, setidaknya hingga situasi fiskal daerah kembali stabil.