Selanjutnya, optimalisasi pajak alat berat menjadi fokus penting. Mulai tahun 2025, kewenangan pengelolaan pajak ini telah beralih ke Pemerintah Provinsi. “Tapi pada prakteknya alat berat banyak di Jabar tapi masih berstatus luar Jabar. Jadi itu bisa ditertibkan agar pajak bisa masuk ke Jabar,” cetusnya.
Pengoptimalan pendapatan daerah juga dapat dilakukan dengan mendorong industri-industri yang beroperasi di Jawa Barat untuk membangun kantor pusatnya di wilayah ini. Hal ini penting karena perhitungan pajak didasarkan pada lokasi kantor pusat perusahaan.
Tentu yang tak kalah penting adalah optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kinerja BUMD masih banyak yang belum optimal. Setidaknya dimulai dari pengisian jajaran direksi dengan orang profesional. Romli juga mendorong agar Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur bisa aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Itu terkait berkurangnya dana transfer tersebut. (son/yan)
INFO GRAFIS
Berkurangnya Dana Transfer Pusat:
Baca Juga:Realisasi PAD Cimahi Jauh dari Target, Pemkot Perkuat Kemandirian Fiskal di Tengah Pemangkasan TKDAPPSI Layangkan Protes Pemangkasan TKD, Begini Respons Menkeu
– Penurunan pendapatan Rp2,458 triliun.- Kehilangan DAU Rp1,2 triliun.- Dana BOS menjadi Rp4,7 triliun.- APBD Jabar 2026 turun jadi Rp28,6 triliun.
Jurus KDM Lakukan Efisiensi:
– Belanja pegawai berkurang Rp768 miliar.- Penundaan pengangkatan CPNS.- Pengurangan belanja hibah jadi Rp2,3 triliun.- Bankeu ke daerah dikurangi jadi Rp1,2 triliun.- Pengurangan belanja barang dan jasa.- Pengurangan anggaran makan minum.- Pengurangan perjalanan dinas.
Postur APBD-P 2025:
• Pendapatan: Rp31,09 triliun.• Belanja: Rp32,23 triliun.• Penerimaan pembiayaan: Rp1,76 triliun.• Pengeluaraan pembiayaan: Rp616,81 miliar• Volume: Rp32,85 triliun.
SUMBER: DIOLAH