JABAR EKSPRES – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melayangkan protes terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, terkait pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
Ketua APPSI Al Haris mengaku pihaknya menghadapi sejumlah kendala setelah adanya pemangkasan TKD tersebut. Salah satunya, berdampak pada pembayaran tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan pengelolaan operasional pegawai.
“Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya, daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri,” ujarnya dikutip Rabu (8/10/2025).
Baca Juga:Pemkab Bogor Kena Pangkas Rp 622,9 Miliar dari Dana Transfer PusatEfek Pemangkasan Dana Transfer Pusat Rp300 Miliar, Ruang Fiskal Bandung Barat Terhimpit
“Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya, operasional belanja pegawai besar sekali apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” sambungnya.
Bahkan, kata dia, sejumlah daerah mengalami kesulitan menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Itu tidak lain merupakan akibat pemangkasan TKD yang berdampak pada berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan tunda salur.
Tidak hanya itu, ia juga menyebut bahwa banyak pemerintah daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil sangat bergantung pada TKD dan Dana Desa. Hal itu, lanjut dia, akan berpotensi menurunkan kemampuan daerah dalam menjalankan program prioritas.
Sementara itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa semua itu kembali lagi pada setiap kepala daerah dalam mengelola anggaran dan belanja daerah.
“Jadi gini, ini semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya,” kata Purbaya.
Menurutnya, alokasi anggaran pusat ke daerah sejatinya tidak berkurang, dengan total Rp1.300 triliun yang tetap dialirkan melalui berbagai mekanisme belanja kementerian untuk mendukung kebutuhan daerah.
Baca Juga:Dana Transfer Dipangkas Rp340 Miliar, Pemkot Bogor Bergerak Lewat ApeksiAnggaran Menyusut Pembangunan Dikerek, Ciamis Hadapi Ujian Berat Imbas Pemotongan Transfer Daerah Rp185 Miliar
Purbaya mengakui masih ada ketidakjelasan dalam proses penyaluran sehingga menimbulkan pertanyaan dari pemerintah daerah mengenai aliran dan pemanfaatan dana yang seharusnya masuk ke wilayah masing-masing.
Untuk itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pemantauan hingga akhir tahun terhadap serapan anggaran, guna memastikan dana terserap maksimal tanpa penyimpangan serta memberi hasil nyata bagi masyarakat.
“Saya akan monitor, sampai akhir tahun seperti apa penyerapan anggarannya, nanti kalau banyak yang susah juga, ya uda nggak aku tambah. Tapi kalau memang bagus dan memang pembangunannya bagus tepat waktu dan nggak ada temuan-temuan, ya patut dipertimbangkan harusnya sih,” ujarnya.