Meski begitu, Dinkes Cimahi menegaskan tidak akan berhenti mendorong seluruh SPPG untuk segera memenuhi standar keamanan pangan dan memperoleh SLHS.
Langkah ini penting untuk menjamin bahwa makanan bergizi (MBG) yang didistribusikan kepada masyarakat Cimahi benar-benar aman dikonsumsi.
“Kami ingin memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” tandas Mulyati.
Baca Juga:Pastikan Keamanan Pangan, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Pengawasan MBG DiperketatWA Mantap Terhubung dengan Program MBG, Cimahi Siapkan Sistem Aduan dan Perizinan Terpadu
Menindaklanjuti hal tersebut, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, bersama Forkopimda mengumpulkan seluruh pengelola SPPG untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program MBG berjalan aman.
“Kami ingin ke depan penyediaan makanan bergizi gratis berjalan baik dan lancar, sesuai arahan Asta Cita Presiden. Program prioritas nasional ini harus sukses tanpa insiden,” ujarnya.
Dari total 26 SPPG di Kota Cimahi, 19 di antaranya sudah beroperasi aktif. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi antara Pemkot, Dinkes, BGN, dan Forkopimda agar tidak terjadi kejadian serupa seperti di daerah lain.
“Terjadi sinkronisasi koordinasi yang baik antara SPPG, BGN, dan Pemkot Cimahi. Semua berkomitmen agar pelaksanaan MBG berjalan aman,” tutur Ngatiyana.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Cimahi kini mempercepat proses sertifikasi SLHS dengan target dua minggu.
“Dinkes akan langsung turun memberikan pelatihan. Sudah ada sekitar 200 orang yang mengikuti pelatihan penjamah makanan, dan kami targetkan 1.000 orang lagi akan segera dilatih,” ungkapnya.
Ngatiyana menegaskan pentingnya ketepatan waktu penyajian dan pengemasan makanan.
“Kalau jadwal makan jam 9, maka proses masak sebaiknya dimulai sekitar jam 3 pagi. Ada jeda maksimal enam jam dari persiapan bahan, memasak, pengemasan, hingga pengiriman,” paparnya.
Ia juga menepis isu bahwa guru ditugaskan untuk mencicip makanan.
Baca Juga:Lebih Besar dari APBD! Anggaran MBG di Jabar Capai Rp50 Triliun, SPPG Kecipratan Duit Rp10 Miliar Usai Insiden Keracunan MBG, Dinkes Banjar Kebut Penerbitan SLHS
“Tes makanan dilakukan oleh tiga ahli gizi di masing-masing SPPG sebelum dikirim ke sekolah. Guru hanya berperan dalam pengawasan,” katanya.
Sebagai bentuk keterbukaan, Pemkot Cimahi membuka kanal pengaduan melalui WhatsApp Mantap Kota Cimahi untuk menampung keluhan masyarakat terkait MBG.
“Kalau ada pengaduan, bisa langsung lewat WA Mantap. Kami akan respon secepatnya,” kata Ngatiyana.