JABAR EKSPRES – Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) turut menanggapi pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (Demul), yang mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara.
Usulan itu dilontarkan setelah kasus keracunan massal akibat menyantap MBG yang terjadi di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dan beberapa daerah lainnya.
Ketua Fortusis Jabar Dwi Subianto mengaku pihaknya setuju dengan usulan Demul. Pasalnya, kata dia, pemberian MBG kepada seluruh siswa di Jawa Barat yang selama ini berjalan, malah menimbulkan masalah.
Baca Juga:Pakar Nilai Program MBG Loss Control, Pemkab Sumedang Bentuk Lembaga AduanKeracunan Massal di Bandung Barat, LBH Bandung Desak Program MBG Dihentikan
“Kita sangat setuju kalau ini (pemberian MBG di Jabar) diberhentikan sementara oleh Gubernur,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/9) malam.
Dwi mengungkapkan, alasan setujunya terhdap usulan Demul tersebut agar pemerintah khususnya Jawa Barat dapat mengevaluasi dalam pemberian MBG.
“Tapi kalau nanti misalnya program ini tetap dipaksakan jalan, kami lebih condong uangnya dikasihkan saja (ke siswa). Karena cara mengasihkan itu gampang tinggal pakai data dari Kemensos, dan utamakan (pemberiannya) kepada orang yang tidak mampu,” ungkapnya.
Dwi menyebut, cara tersebut dinilai akan efektif jika progam pemberian MBG tersebut tetap dijalankan?
“Tapi jangan dihantam rata semua. Karena seperti misalnya anak yang setiap hari dikasih Rp100 ribu – Rp500 ribu ( untuk jajan), itu pasti (pemberian uang untuk MBG) tidak akan ada artinya. Tapi kalau untuk warga miskin atau menengah ke bawah, itu sangat berarti walaupun hanya dikasih cuman Rp15 ribu (untuk MBG),” ungkapnya.
Maka dengan adanya hal ini, Dwi berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi serta evaluasi terhadap pemberian MBG yang saat ini menjadi masalah.
“Jadi kalau itu mau tetap berjalan, kita minta kasihkan saja uangnya, ditransfer ke orang tua siswa sesuai dengan data yang dimiliki Kemensos sehingga penyalurannya dapat tepat sasaran. Jadi jangan dihantam rata orang miskin, orang tidak mampu, dengan orang mampu itu sama,” pungkasnya.
Baca Juga:Marak Keracunan MBG, Menko Zulas: Setiap SPPG Harus Punya SLHS!KDM : Yang Diberhentikan Adalah SPPG MBG yang Bermasalah
Untuk diketahui, dalam menyikapi maraknya kasus keracunan massal yang terjadi diberbagai wilayah di Jawa Barat salah satunya Kabupaten Bandung Barat, Gubernur Dedi Mulyadi kini telah mengambil langkah tegas.