JABAR EKSPRES – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menekankan pentingnya kejelasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengatakan bahwa selama ini banyak keluhan masyarakat terkait kualitas makanan yang disalurkan, termasuk kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu dilibatkan lebih jauh dalam pengawasan dapur produksi agar standar operasional prosedur (SOP) benar-benar dijalankan.
“Banyak kasus-kasus keracunan, banyak keluhan masyarakat yang perlu kita respon dengan baik. Dalam regulasi Badan Gizi Nasional, kewenangan daerah masih belum tersampaikan sejauh mana. Itu yang saya tanyakan, kewenangan kami bentuknya sampai sejauh mana dan siapa yang mengawasi SOP di masing-masing dapur ini,” ujar Jenal, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga:Revitalisasi Terminal Cibinong Capai 32,5 Persen, Dishub Kabupaten Bogor Sebut Target Rampung DesemberDua Pelaku Begal di Pancasan Bogor Berhasil Diamankan Polisi
Ia juga mengatakan, Gubernur Jawa Barat bersama Kepala Badan Gizi Nasional akan menyiapkan skema pengawasan yang lebih ketat, salah satunya melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) atau tim khusus. Nantinya, satgas tersebut juga akan diterapkan di Kota Bogor untuk memastikan program MBG berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, pengawasan ini menjadi kunci penting mengingat program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan, pengelola dapur, hingga distribusi ke sekolah. Tanpa pengawasan yang jelas, risiko kelalaian sangat rawan terjadi.
“Ini dilakukan demi percepatan program yang baik. Tetapi pengawasan di bawah pun harus dibantu oleh pemerintah daerah. Tidak menutup kemungkinan ada dapur yang lalai dan tidak memenuhi SOP, sampai akhirnya terjadi menu yang kurang layak dan berujung keracunan. Itu fakta dan harus kita perbaiki,” tuturnya.
Jenal pun berharap, pemerintah pusat dapat segera mengeluarkan keputusan resmi yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan memperbaiki pelaksanaan MBG.
“Program ini sangat bagus tapi pemerintah daerah juga harus berperan. Maka kami meminta keputusan dari Kepala BGN, di mana kita bisa membantu pengawasan dan memperbaiki jalannya program ini,” tuturnya.