JABAR EKSPRES – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bandung, untuk sementara ini, dinilai sangat bagus.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Firman B Sumantri MBA, saat dikonfirmasi di Soreang, Kamis, 11 September 2025.
“Untuk sementara, ya program MBG menurut saya bagus karena ketika waktu anak-anak diberi MBG, terlihat senang, gembira. Gak tahu ke depannya ya seperti apa, mungkin juga kan bosan, atau apa,” kata Hilman yang merupakan politisi Partai Golkar itu.
Baca Juga:Bagaimana beritasriwijaya Mengangkat Kisah Inspiratif Bisnis LokalAdmedika Paparkan Pentingnya Transformasi Kesehatan dalam Forum The Future of MedTech Conference
Lebih lanjut ia menekankan kualitas gizi yang harus terus dipertahankan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti kasus keracunan.
Pihaknya juga mendorong program MBG bisa berjalan baik untuk meningkatkan gizi dan kecerdasan anak anak sekolah.
Sebagai anggota dewan ia menerapkan fungsinya yakni melakukan pengawasan pelaksanaan program MBG di sekolah di Kabupaten Bandung.
Karena itu, ia tak segan untuk turun ke lapangan melakukan monitoring agar program Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.
“Saya menyempatkan untuk monitoring program MBG ini di sekolah dan dapur umum serta sempat pula mencicipi makanan yang disajikan, ternyata enak juga. Tidak seperti apa yang diperkirakan untuk orang sakit yang menunya berbeda-beda. Ini tidak benar. Namun rasanya benar enak dan memenuhi standar gizi yang telah disesuaikan dengan Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Pihaknya berharap program MBG ini ke depan tidak hanya untuk para siswa saja, tapi juga tenaga pendidik.
“Guru-guru tidak hanya membagikan dan melihat anak-anak makan, tapi diberi jatah juga,” harapnya.
Baca Juga:Investasi Saham Kini Lebih Andal di Growin’ App Pro ViewViral di Medsos, ini Prompt Gemini AI untuk Bikin Foto Polaroid Bareng Artis Idola
Anggota DPRD dari dapil 6 ini juga mengatakan bahwa program MBG anggarannya murni dari APBN yang dikelola oleh pihak ketiga, tidak ada campur tangan dari APBD Kabupaten.