Komisi IV DPR RI Dorong Penguatan Distribusi CBP untuk Jaga Stabilitas Harga, Benarkah?

Komisi IV DPR RI Dorong Penguatan Distribusi CBP untuk Jaga Stabilitas Harga, Benarkah?
Ilustrasi cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang cabang Perum Bulog Bandung. (Dimas / Jabar Ekspres)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong penguatan distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang diklaim guna menjaga stabilitas harga pangan.

Selain itu, ia meyakini distribusi CBP dapat memastikan ketersediaan beras berkualitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap program pangan nasional.

Hal itu disampaikan Alex saat meninjau Modern Rice Milling Plant Bulog di Subang, Jawa Barat. “Distribusi yang lancar akan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional,” ujarnya dikutip Rabu (10/9/2025).

Baca Juga:Perayaan HUT ke-24 Partai Demokrat di DPC Kota Bandung, Berlangsung Sederhana dan KhidmatBapanas-BMKG Berbagi Data, Demi Ketahanan Pangan Berkelanjutan?

Adapun, sistem distribusi CBP itu dilakukan dengan kolaborasi antara Komisi IV DPR RI, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog, dalam distribusi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Kolaborasi ini, kata dia, dilakukan sebagai upaya pembenahan alur distribusi cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog agar stok beras dapat tersalurkan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menyadari, kendala utama yang menghambat saat ini adalah Bulog yang kerap mengalami kesulitan dalam melakukan operasi pasar atau mekanisme sejenisnya.

Oleh sebab itu, distribusi beras masih belum menjangkau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh lantaran penyaluran belum berjalan maksimal.

Tidak hanya soal disribusi, Alex juga memastikan masyarakat mendapat beras dengan kualitas yang terjamin bagus. Dan jika ditemukan beras Bulog yang kualitasnya menurun atau cacat, masyarakat dapat menukarkannya.

Hal itu, kata dia, dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus jaminan mutu bagi para penerima beras CBP. Ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan publik.

Selain itu, kebijakan tersebut diberlakukan guna memastikan setiap keluarga yang menerima bantuan beras mendapatkan kualitas terbaik yang layak untuk dikonsumsi.

Baca Juga:Rupiah Terhadap Dolar Melemah, Pengaruh Pergantian Menkeu?Airlangga Sebut Belum Bisa Pastikan, Pihak Ini Benarkan Adanya PHK Massal di PT Gudang Garam!

Diketahui, Komisi IV DPR RI membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi memastikan penyerapan gabah dan distribusi beras Perum Bulog dilakukan secara konsisten demi melindungi petani dan menjaga stabilitas harga komoditas itu di pasaran, sehingga masyarakat mudah mengakses dengan harga terjangkau.

Arief mengatakan pihaknya telah menugaskan Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan gabah petani setara beras dari produksi dalam negeri, disertai program penyaluran stok beras bagi masyarakat.

0 Komentar