JABAR EKSPRES – Wakil Pimpinan DPRD Jabar Ono Surono mendorong keberpihakan anggaran Pemprov Jabar untuk mendukung persiapan Pemekaran Cirebon Timur. Harapannya, Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) itu bisa siap saat moratorium dari Pemerintah Pusat dicabut.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menguraikan, usulan pemekaran itu sudah bergulir cukup lama. “Sejak zaman reformasi itu sudah muncul wacana pemekaran Cirebon Timur, ” katanya selepas Paripurna, Rabu (10/9).
Ono melanjutkan, pemekaran itu tentu bukan tanpa alasan. Selain soal pemerataan pembangunan juga memperhatikan wilayah Kabupaten Cirebon yang cukup luas. Termasuk penduduk yang tidak sedikit.
Baca Juga:Biar Kulit Halus Lagi, Ini 7 Cara Sederhana Atasi Pori-Pori MembandelMerefleksikan Tema Haornas 2025 ‘Olahraga Satukan Kita’ ala DBL Indonesia
“Sehingga ya dengan kondisi seperti itu tentunya pelayanan publiknya juga harus dimaksimalkan, ” cetusnya.
Menurut Ono, pemekaran itu merupakan tonggak baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Cirebon Timur. Sehingga agar sukses, pemekaran itu perlu disiapkan dengan matang.
Salah satu yang bisa dilakukan saat ini adalah mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Caranya bisa dimulai dengan keberpihakan anggaran. Termasuk Pemprov Jabar.
“Jadi kami mendorong percepatan pembangunan di infrastruktur dasar yang ada di Cirebon Timur. Dari mulai jalan, pendidikan, hingga kesehatan, ” katanya.
Kualitas CDPOB Cirebon Timur ini juga tidak kalah dengan 9 CDOB yang telah disetujui DPRD Jabar dan Gubernur. Kalau diperingkat ada di urutan ke enam.
“Maka tadi instrumen APBD atau Prioritas program Gubernur, bupati harus mengarah ke sana. Jadi tidak menunggu moratorium saja. Infrastruktur dasar disiapkan, ” terangnya.
Respon Bupati Cirebon
Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi turut menyambut baik persetujuan CDPOB Cirebon Timur itu. Pihaknya memang telah banyak dan lama menerima usulan tersebut dari warga di wilayah Cirebon Timur.
Baca Juga:NA Mantan Walkot Cirebon Jadi Tersangka Korupsi Multiyears , Negara Rugi Rp26 MKejari Cirebon Tahan NA dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Multiyears 2016–2018
Banyak pertimbangan sehingga pihaknya juga ikut sependapat terkait usulan itu. “ada beberapa pertimbangan ya kami menyetujui. Supaya mudah terjangkau dengan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua supaya memudahkan untuk meningkatkan ekonominya, ” jelasnya saat ikut hadir di Paripurna DPRD Jabar.
Politikus PDI Perjuangan itu juga tidak begitu mempersoalkan terkait rekomendasi yang berbeda mengenai Kecamatan yang akan jadi ibu kota. “Tanah di Cirebon Timur itu masih luas. Dimanapun kami menyetujui, ” katanya.