Seorang Pemerhati Hukum dan Pemerintahan Kota Banjar, Andi Maulana SH MH, menambahkan, “Intinya, ia (jabatan Analis Kebijakan Ahli Utama) adalah otak di balik perumusan kebijakan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk kemajuan daerah. Gaji yang mencapai sekitar Rp200 juta per tahun seharusnya sepadan dengan beban kerja dan dampak strategis yang dihasilkan.”
Publik menilai sejak dilantik, Ade Setiana tidak pernah muncul, baik di internal pemerintahan maupun ke publik, untuk menginformasikan hasil kerja analisanya. Ketika dikonfirmasi via telepon, Ade Setiana membantah tudingan tersebut. “Saya sudah melakukan pekerjaan sesuai aturan, baik secara tuntutan struktur maupun melakukan analisa secara mandiri,” klaimnya singkat.
Segudang pengalaman Ade Setiana sebagai mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar semestinya bukan menjadi hambatan, melainkan modal berharga untuk menjalankan tugas barunya dengan maksimal. Publik Kota Banjar berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas atas setiap posisi strategis yang dibiayai oleh APBD. (CEP)