“Kami ingin job fair tidak hanya jadi agenda tahunan, tapi bisa juga berbasis digital atau virtual, sehingga peluang kerja bisa terbuka kapan pun,” katanya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, konsentrasi lapangan pekerjaan di Jabar hingga saat ini masih mengandalkan berbasis industri hingga perusahaan.
Menurutnya, ketika ada fenomena seperti tutupnya pabrik atau perusahaan karena faktor kondisi ekonomi, jumlah atau angka pengangguran pun meningkat cukup tajam. Sehingga, angka pengangguran ini dapat segera ditekan.
Baca Juga:Job Fair Kota Bogor Dinilai Lebih Nyata, Bisa Langsung Kirim CV hingga Tes di TempatJob Fair di Kota Bogor Sukses Gaet Ribuan Pelamar, Disnaker Tepis Stigma Formalitas
‘’Masalah pengangguran ini masih jadi pekerjaan rumah Gubernu Jawa Barat. DPRD Jabar juga tentunya akan mendorong agar Pemprov melakukan terobosan untuk menuntaskan ini,’’ ujar Ono.
Gubernur Jawa Barat jangan dulu membuat kebijakan-kebijakan yang membuat iklim dunia usaha terganggu. Seperti kebijakan pelarangan study tour yang berimbas kepada para pekerja pariwisata.
Selain itu, Gubernur Jawa Barat juga harus memberikan ruang untuk mempermudah masalah perizinan dan membongkar adanya praktik-praktik pungli yang mengganggu iklim usaha di Jawa Barat.
Ono menyorori nilai investasi di Jawa Barat tinggi. Namun, angka tersebut harus memiliki korelasi dengan penurunan angka penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu pengangguran jadi berkurang.
Gubernur juga harus membuat program agar pertumbuhan usaha yang berbasis kerakyatan dapat meningkat. Baik itu di sektor wisata atau peningkatan UMKM yang ada di Tingkat desa.
Hasil Survei Dapat Nilai Buruk dari Warga Jabar
Hasil Survei Litbang Kompas mendapatkan catatan kritis terkait kinerja Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam aspek ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebanyak 57,6 persen warga Jabar menilai buruk. Sementara 7,3 persen menilai sangat buruk.
“Hanya 33,4 persen responden yang menyatakan baik hingga sangat baik,” demikian hasil laporan Survei Litbang Kompas. Dikutip, Selasa (19/08/2025) lalu.
Baca Juga:Polres Banjar Tawarkan 300 Lowongan Kerja dalam Job Fair 20251.827 Loker Siap Diperebutkan Pencari Kerja di Banjar Job Fair 2025
Sebanyak 67,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran, 60,4 persen tidak puas dengan upaya mengatasi kemiskinan, dan 48,8 persen tidak puas terhadap kinerja pemberian bantuan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketika ditanya mengenai persoalan paling mendesak, mayoritas responden menyebut minimnya lapangan pekerjaan (44,8 persen), disusul persoalan infrastruktur jalan (30,8 persen), serta masalah ekonomi dan harga bahan pokok (27,9 persen).