Soal Kenaikan Tunjangan, DPRD Kabupaten Bandung: kami Ikuti Instruksi Pusat

Soal Kenaikan Tunjangan, DPRD Kabupaten Bandung: kami Ikuti Instruksi Pusat
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi saat ditemui beberapa waktu lalu di Soreang, Kabupaten Bandung. Foto Agi/Jabar Ekspres
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan tunjangan anggota dewan secara sepihak.

Ia menyebut, seluruh ketentuan mengenai hak dan fasilitas anggota DPRD diatur langsung oleh pemerintah pusat.

“Untuk tunjangan-tunjangan dewan, kami mengikuti instruksi dari pusat. Jadi tidak ada kenaikan tunjangan di DPRD,” kata Renie Kamis (4/9/2025).

Baca Juga:Pagu Anggaran Kementan 2026 Alami Kenaikan Fantastis, Capai Rp40 Triliun!Wamen ESDM Klaim Konsumen BBM Nonsubsidi Alami Kenaikan hingga 1,4 Juta KL

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons isu kenaikan tunjangan legislatif yang berkembang dan memicu keresahan publik di sejumlah daerah.

Menurutnya, DPRD Kabupaten Bandung hanya melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan, bukan menetapkan kebijakan baru.

“Semua mekanismenya jelas, dan keputusan tertinggi ada di pemerintah pusat. Kami tidak bisa mengubah atau menambah fasilitas sendiri,” ujarnya.

Renie menyebut, DPRD Kabupaten Bandung akan tetap fokus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang berpihak pada masyarakat. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu liar yang beredar di media sosial.

“Kami mendengar suara rakyat, semua keluhan tentu menjadi perhatian. Tapi sekali lagi, untuk soal tunjangan, kami tidak ada ruang untuk memutuskan sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, aksi penolakan isu kenaikan tunjangan legislatif terus bergulir di sejumlah kota, termasuk di Jawa Barat.

Gelombang unjuk rasa tersebut menuntut pemerintah agar lebih serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki layanan publik, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Baca Juga:DPRD Bandung Barat Tutup Mulut soal Tunjangan, Pengamat: Itu Hak PublikDPRD Jabar Sepakat Tidak Akan Naikkan Gaji dan Tunjangan

Renie menegaskan pihaknya memahami keresahan masyarakat, namun meminta agar aspirasi tetap disampaikan sesuai aturan.

“Kami imbau masyarakat menyampaikan pendapat dengan tertib. Jangan sampai isu yang tidak benar menimbulkan kegaduhan baru,” pungkasnya.

0 Komentar