Namun, anomali kebijakan ini jelas: justifikasinya kabur dan tidak ada kewajiban pelaporan. Praktiknya, dana ini hanya menjadi “uang jajan” tambahan yang tidak dapat dilacak.
Rekomendasi: hapuskan tunjangan ini. Semua kebutuhan teknis persidangan harus disediakan terpusat oleh Sekretariat Jenderal DPR melalui mekanisme pengadaan yang transparan dan akuntabel.
13. Tunjangan Feodal – Istri dan Anak
Terakhir, ada Tunjangan Keluarga: tunjangan istri atau suami sebesar 10% gaji pokok (Rp420.000) dan tunjangan anak sebesar 2% gaji pokok per anak, maksimal dua anak (Rp18.000).
Baca Juga:Rahasia Harga Mobil Listrik BYD Semakin Murah Setiap Tahun, Bisa Merusak PasarBenarkah Tahlilan Bukan Ajaran Islam? Sejarahnya Terungkap!
Tunjangan ini merupakan relik feodal yang tidak lagi relevan. Memberikan tunjangan keluarga bagi pejabat dengan penghasilan ratusan juta per bulan jelas absurd.
Rekomendasi: hapuskan tunjangan keluarga. Urusan keluarga seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi, bukan beban negara.
Setelah seluruh tunjangan ini dibongkar, jelas bahwa mitos “gaji kecil DPR” resmi gugur. Sistem kompensasi mereka bukan hanya boros, tetapi cacat sejak akar. Dibangun di atas hak istimewa, sistem ini menciptakan jarak yang jauh antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili.
Realitanya, pendapatan tahunan satu anggota DPR setara dengan gaji gabungan 333 guru honorer. Anggaran untuk tunjangan rumah anggota DPR selama satu periode lima tahun setara dengan biaya membangun 580 sekolah dasar baru. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi soal arah prioritas bangsa.
Tulisan ini bukan untuk membuat putus asa, melainkan panggilan untuk sadar. Sistem harus dirombak total dengan tiga prinsip utama:
- Transparansi Radikal
Hapus ilusi gaji kecil. Tetapkan satu gaji pokok tunggal bersifat all-in, diumumkan secara terbuka, dan hapus tunjangan-tunjangan tunai yang tidak jelas.
- Akuntabilitas Penuh
Ganti semua sistem lumpsum dengan reimbursement berbasis bukti yang dapat diakses publik.
Baca Juga:Tecno Pova Slim 5G Siap Rilis, Smartphone Tipis Elegant Pesaing Kuat Infinix di Kelas Rp2 JutaanJX Capital Scam? Modus Investasi Bodong Mirip EV Global
- Keadilan Sosial
Anggota DPR wajib membayar pajak penghasilan dari gaji bruto dan masuk ke sistem pensiun nasional yang sama dengan seluruh rakyat.
Kekuasaan untuk menuntut perubahan ada di tangan publik, karena semua ini dibiayai oleh uang rakyat. Sudah saatnya kita menuntut wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan kehidupan, perjuangan, dan aspirasi kita, bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam setiap rupiah yang mereka terima.