8 & 9. Tunjangan Bansos untuk Orang Berdasi – Beras dan Bensin
Di antara banyak tunjangan bernilai besar, ada dua tunjangan yang secara simbolis paling menampar rasa keadilan.
Pertama, Tunjangan Beras. Diberikan dalam bentuk uang tunai dengan hitungan 30,9 kg per jiwa untuk maksimal empat orang dalam keluarga. Padahal, di Indonesia, bantuan beras identik dengan program jaring pengaman sosial bagi kelompok miskin. Memberikan tunjangan dengan nama serupa kepada pejabat bergaji ratusan juta rupiah per bulan adalah sebuah lelucon yang pahit dan bukti keterasingan mereka dari realitas rakyat.
Kedua, Tunjangan Bensin yang nilainya bisa mencapai Rp7 juta per bulan. Saat rakyat memikirkan naiknya harga BBM, negara justru mensubsidi biaya bahan bakar kendaraan pribadi para pejabat terkaya.
Baca Juga:Rahasia Harga Mobil Listrik BYD Semakin Murah Setiap Tahun, Bisa Merusak PasarBenarkah Tahlilan Bukan Ajaran Islam? Sejarahnya Terungkap!
Rekomendasi terbaik adalah hapuskan keduanya. Tunjangan ini tidak diperlukan secara finansial dan hanya memperburuk ketidakadilan. Biaya transportasi resmi seharusnya diklaim melalui sistem perjalanan dinas yang akuntabel.
10 & 11. Subsidi untuk Orang Kaya – Kredit Mobil dan Asisten
Berikutnya adalah paket fasilitas yang logikanya jungkir balik.
Pertama, Kredit Mobil sebesar Rp70 juta per anggota DPR setiap periode jabatan, diberikan untuk membantu pembelian kendaraan pribadi. Pertanyaan mendasar: mengapa negara harus menyubsidi pembelian aset pribadi bagi salah satu kelompok masyarakat dengan penghasilan tertinggi di negeri ini?
Kedua, Tunjangan Asisten Anggota sebesar Rp2.250.000 per bulan. Jumlah ini bahkan di bawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. Mustahil merekrut asisten legislatif yang kompeten dengan angka sekecil itu. Kekhawatiran besar muncul: dana ini hanya menjadi tambahan pendapatan pribadi atau dipakai mempekerjakan kerabat.
Rekomendasi terbaik adalah hapuskan fasilitas kredit mobil dan rombak total sistem asisten. Alihkan seluruh anggaran ke Sekretariat Jenderal DPR untuk merekrut tim asisten legislatif profesional, dikelola secara terpusat dan akuntabel.
12. Tunjangan Uang Rapat – Rp2 Juta per Bulan
Di luar semua tunjangan di atas, setiap bulan anggota DPR masih mendapat Rp2 juta sebagai uang sidang atau uang paket. Alasannya: untuk kebutuhan teknis persidangan seperti konsumsi atau alat tulis.