“Kita lebih memprioritaskan penanganan di wilayah seperti Langensari terlebih dahulu, diperhitungkan dan kemampuan anggaran,” ujar Harun.
Ia juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan dana opini pajak, dengan menyatakan bahwa saat ini belum ada nomenklatur atau kegiatan khusus untuk pemeliharaan jalan yang bisa dibiayai dari sumber dana tersebut.
Kondisi infrastruktur jalan di Kota Banjar memang memerlukan perhatian serius. Data terbaru dari Dinas PUPR Kota Banjar (per 22 Mei 2025), yang merupakan hasil survei periode 30 Oktober – 18 Desember 2024, mengungkap fakta mengkhawatirkan.
Baca Juga:Dorong Kemandirian, Produsen Bahan Baku Tekstil Siap Penuhi Kebutuhan Nasional Kebijakan Pro Petani, Mentan Klaim Harga Gabah Naik dan Akses Pupuk Subsidi Meningkat
Dari total panjang jalan kota sepanjang 253,086 kilometer (terbagi dalam 154 ruas), sekitar 22,5 persen atau setara dengan 57,088 kilometer berada dalam kondisi rusak. Rinciannya menunjukkan 32,030 kilometer (12,656 persen) mengalami kerusakan ringan dan 25,058 kilometer (9,901 persen) mengalami kerusakan berat.
Menyikapi kondisi ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), sebelumnya telah menyatakan komitmennya. Melalui sebuah video singkat bersama Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, KDM menjanjikan perbaikan menyeluruh jalan rusak di Banjar dalam kurun tiga tahun ke depan.
“Ka wargi Banjar, sim kuring oge uninga di Banjar teh seueur jalan butut. Tapi Insha Alloh pemerintah provinsi sareng pemerintah Kota Banjar baris gawe bareng ngarengsekeun jalanna bertahap. Tah pokokna dijamin 3 tahun jalan di Banjar leucir (Warga Banjar, saya juga tahu di Banjar banyak jalan rusak. Tapi Insya Allah pemerintah provinsi bersama pemerintah Kota Banjar akan bekerja sama membereskannya secara bertahap. Pokoknya dijamin dalam 3 tahun jalan di Banjar mulus),” tegas KDM dalam video tersebut. (CEP)