JABAR EKSPRES – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi, menyerukan perlunya strategi politik yang matang dan terukur menjelang Pemilu mendatang.
Dalam pertemuan internal dengan jajaran kader Demokrat di Kabupaten Bandung Barat, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa tidak semua strategi dapat dibuka secara luas ke publik.
“Banyak strategi yang tidak bisa dibicarakan di ruang publik, tapi di forum seperti ini kita bisa membahasnya lebih dalam,” ujar Dede Yusuf di Lembang, Rabu (13/8/2025).
Baca Juga:Banyak Kawasan Industri, Pengusaha Australia Didorong Investasi di Jawa Tengah Newcastle Resmi Gaet Malick Thiaw dari AC Milan, Kontrak Empat Tahun
Menurut Dede, Partai Demokrat menargetkan perolehan minimal satu kursi legislatif di setiap daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu mendatang.
Khusus di Kabupaten Bandung Barat, lanjut dia, fokus utama diarahkan di Dapil Lembang dan Padalarang yang dinilai memiliki potensi kemenangan cukup besar.
“Kita harus menargetkan kemenangan di setiap dapil, dengan Lembang dan Padalarang sebagai prioritas,” tegasnya.
Selain strategi pemenangan, Dede menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang erat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Hal itu diperlukan untuk mencegah berbagai potensi masalah yang mungkin timbul, mulai dari pelanggaran aturan kampanye hingga sengketa hasil pemilu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dede mengingatkan bahwa kemenangan pemilu tidak hanya bergantung pada tingkat popularitas calon legislatif.
Ia menilai, faktor kedekatan dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat menjadi kunci utama membangun dukungan yang solid.
Baca Juga:Perpisahan Haru Gianluigi Donnarumma dari PSGSelangkah Lagi Gabung Everton, Jack Grealish Siap Reinkarnasi di Goodison Park
“Politik itu bukan hanya soal baliho atau gambar, tapi soal hadir dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dede juga mengkritisi praktik politik transaksional yang menurutnya masih marak terjadi di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa politik uang tidak hanya merusak citra demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap wakilnya di parlemen.
“Saya ingatkan tolak praktik politik transaksional karena merusak citra demokrasi. Kepercayaan rakyat lebih utama, bukan karena iming-iming materi,” tandasnya. (Wit)