Dedi tidak mau hanya penerima dana hibah berdasarkan kedekatan atau ada kepentingan politik DPRD ataupun Gubernur. Pemberian hibah harus ada pertimbangan rasa keadilan.
Meski begitu, untuk pemberian dana hibah ke pesantren Dedi Mulyadi lebih memilih dikucurkan ke Kementerian Agama.
“Tadi juga sudah kami rapatkan dengan Kemenag di Jabar. Kami akan fokus dalam membangun madrasah-madrasah yang mereka tidak punya akses terhadap kekuasaan atau kepentingan politik,” ujarnya.
Baca Juga:Seleksi Sekda Cimahi Masuki Babak Krusial, 3 Besar Calon Sudah di Meja Wali KotaKolaborasi dengan Shopee, Vidio Luncurkan Fitur Vidio Shopping dalam Streaming
Dedi menilai, kucuran hibah nantinya lebih pada pertimbangan kebutuhan. Bukan lagi pertimbangan politis.
Meski begitu, masalah dana hibah sebetulnya tidak dihapuskan semua. Berdasarkan data yang didapat Pemprov Jabar dana hibah pada 2025 mencapai Rp2.937.552.779.575.
Jumlah ini turun setelah ada pemangkasan dari awalnya berjumlah Rp3.226.725.482.574. Kesbangpol juga memberikan dana hibah senilai Rp402.817.780.000. Dana hibah tersebut untuk partai politik di Jawa Barat dengan nilai terbesar oleh Partai Gerindra Rp43.018.520.000.
PKS Rp38.012.160.000, Partai Golkar Rp35.906.210.000. PDIP Rp29.702.230.000. PKB Rp28.509.630.000.
Partai Nasdem Rp 15.803.730.000. PPP Rp 11.637.710.000. Partai Demokrat Rp17.270.600.000. PAN Rp16.326.270.000, PSI Rp6.669.490.000.
Kesbangpol juga memberikan dana hibah kepada lembaga vertikal seperti Polda Jabar dengan nilai Rp44,9 miliar. Kominda Rp2,4 miliar. Pangkalan TNI AL Bandung Rp16,5 miliar. Pengadilan Militer 09 Bandung Rp28,1 miliar.
Selain itu Kodam III Siliwangi Rp54 miliar. Pangkalan TNI AL Cirebon Rp1,4 miliar. Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU Rp1 miliar dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Rp8,8 miliar.
Kesbangpol juga memberikan dana Hibah kepada sejumlah Ormas untuk sub kegitan dengan total Rp2,6 miliar.
Baca Juga:Peduli Kenyamanan dan Keamanan, Cisadane Resik Bantu Kecamatan Cijeruk Bersihkan Sampah di Desa Warung MentengPerpisahan 'Red Wolf' TNI AU di Langit Kabupaten Bogor, Selamat Jalan Putra Terbaik Bangsa
Selain itu dana hibah untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Inspektorat dengan nilai Rp345.680.400 dihapus total. Untuk Saber Pungli kebagian jatah Rp5.000.000.000. Sedangkan untuk sub kegiatan Inpektorat dialokasikan Rp5.000.000.000.
Pegeseran dana hibah juga terjadi di Dinas Pendidikan dengan Rp2.339.613.850.000 kemudian Dinas Kesehatan Cuma mendapat alokasi dana hibah Rp2.100.000.000.
Sekda Jabar Irit Bicara
Sekda Jabar Herman Suryatman memilih irit bicara saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan program hibah untuk pesantren pada APBD 2026. Namun ia menegaskan adanya perbaikan.
“Yang jelas Pak Gubernur memperhatikan pembangunan di semua bidang. Termasuk untuk pesantren. Tunggu saja nanti (detail dan mekanismenya.red),” katanya saat ditemui di DPRD Jabar selepas dengan Banggar, Kamis (31/7).