“Saya percaya hanya Bapak Prabowo dan atas izin Allah yang bisa menolong saya keluar dari kontrak ini dan kembali ke tanah air,” ujarnya.
Menariknya, Satria juga menyampaikan bahwa keputusannya untuk mengunggah video permintaan maaf tersebut ia ambil setelah berkonsultasi dengan sang ibu. Ia merasa inilah satu-satunya cara terakhir agar dirinya bisa kembali pulang sebagai warga negara yang sah.
Di media sosial, video tersebut menuai respons luas dari warganet. Ada yang bersimpati dan mendukung agar pemerintah memberi kesempatan kedua, namun tak sedikit pula yang menilai bahwa keputusan Satria adalah bentuk pengkhianatan berat terhadap negara.
Baca Juga:Harga Emas Antam Hari Ini Naik Meroket, Segram Tembus Rp1,94 Juta, Ini Rincian LengkapnyaSosok Ayah DJ Panda Giovanni Surya Saputra Ternyata Bukan Orang Sembarangan, Siapa Hendrik?
Publik kini menanti langkah pemerintah terkait kasus ini. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Istana Negara maupun Kementerian Luar Negeri. Namun, polemik ini telah membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai hukum internasional, perlindungan terhadap warga eks-militer, dan pentingnya edukasi hukum bagi personel TNI yang akan pensiun atau keluar dari dinas aktif.
Kasus Satria menandai pentingnya kejelasan hukum dan pembinaan bagi mantan prajurit agar tidak terjerumus dalam kontrak-kontrak militer asing yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pendekatan yang manusiawi juga diperlukan dalam menangani kasus seperti ini, agar tidak menimbulkan preseden keliru.
Kasus Satria Arta Kumbara bukan hanya soal seorang mantan marinir yang salah langkah, tapi juga soal bagaimana negara merespons panggilan maaf dan harapan pulang dari anak bangsa yang tersesat jalan. Apakah pemerintah akan membuka pintu maaf? Ataukah hukum akan bicara lebih keras?