Tuntutan tersebut, kata Indra, secara administratif ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, ia menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung juga tidak boleh lepas tangan karena berkaitan langsung dengan akses dan keselamatan warga lokal.
“Tuntutan ini diarahkan ke provinsi, tapi dari sisi birokrasi tetap melalui Pemkab dulu. Kita yakin Pak Gubernur Dedi sudah lihat viralnya aksi ini. Kita ingin pastikan bahwa dari awal sampai akhir proses rehabilitasi nanti benar-benar diawasi. Jangan sampai ada uang gelap,” katanya.
Selain itu, GEMA juga menyoroti soal mitigasi dampak selama proses rehabilitasi jembatan berlangsung. Menurut Indra, pemerintah perlu memberikan solusi konkret terkait jalur alternatif, mengingat jembatan tersebut merupakan jalur vital yang dilalui kendaraan berat setiap hari.
Baca Juga:Tunggu SK Wali Kota, 16 Bangunan di Atas Sungai Cilember Segera DibongkarKoni Minta Pemkot Bersikap, Atlet Andalan Pilih Hengkang
“Kalau jembatan mau ditutup untuk diperbaiki, pemerintah harus siapkan jalan alternatif yang aman. Yang ada sekarang lebarnya cuma 3,2 meter, hanya bisa menahan beban maksimal 5 ton. Kalau macet panjang dan jembatannya rusak, bisa ambruk. Ini harus jadi perhatian Dishub,” jelasnya.
Meski belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun provinsi pasca-aksi tersebut, Indra menyebut GEMA saat ini tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa surat permohonan resmi kepada pihak terkait.
Surat tersebut akan berisi tuntutan transparansi anggaran dan permintaan informasi rinci mengenai rencana rehabilitasi jembatan.
“Sekarang kami sedang merangkai surat permohonan transparansi dan akuntabilitas soal proyek ini. Kita pengin mantau dari awal sampai akhir. Ini belum selesai. Kalau tidak ditanggapi, kami akan lanjutkan aksi. Jangan kasih kendor,” katanya.
Indra juga menegaskan bahwa jika tidak ada respon dari pihak terkait, GEMA akan menggalang aksi lanjutan dengan skala lebih besar, melibatkan berbagai elemen masyarakat dari luar Dayeuhkolot.
“Kalau tidak ada respons, kita siap aksi lagi yang lebih besar. Kita akan undang masyarakat dari luar juga, bukan hanya dari Dayeuhkolot. Ini soal kepastian, keselamatan, dan hak masyarakat atas fasilitas publik yang layak,” pungkasnya.
Saat ini, di lokasi proyek sudah terpasang papan informasi anggaran sebesar Rp6 miliar untuk rehabilitasi jembatan. Namun, masyarakat dan GEMA menilai informasi tersebut belum cukup transparan dan tidak menjelaskan secara rinci rincian alokasi dan progres pengerjaan. (Agi)