Nia memahami tujuan kebijakan ini untuk memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif, namun ia menilai pendekatan ini gegabah. “Memberi akses pendidikan itu baik, tapi kalau caranya mengorbankan kualitas, ini seperti memberikan solusi setengah hati,” kritiknya.
“Pemerintah harus realistis. Jika fasilitas dan tenaga pengajar tidak memadai, kebijakan ini hanya akan jadi beban baru, bukan solusi,” imbuh warga Antapani, Kota Bandung ini.
Ia juga mengusulkan penguatan infrastruktur sekolah dan penambahan tenaga pengajar untuk mendukung kebijakan ini, agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.
Baca Juga:Ketua DPRD Sastra Winara Minta Kapolres Baru Atasi Macet PuncakDiresmikan Hari Ini, Menkop: Kopdes Merah Putih Siap Beroperasi!
Kontroversi kebijakan rombel 50 siswa ini terus memanas di kalangan masyarakat Bandung, terutama di kalangan orang tua yang menginginkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka. Tanpa revisi dan solusi konkret, kebijakan ini berisiko menciptakan ketimpangan baru: akses pendidikan terbuka lebar, namun kualitasnya terjun bebas. (dam/tur)