JABAR EKSPRES – Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap mantan Kepala Dinas Kesehatan, Eisenhower yang terjerat kasus korupsi pengadaan Caravan Mobile Unit Lab Covid-19.
Diketahui Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada Kamis 18 Juli 2025, resmi menetapkan 3 tersangka dalam dugaan korupsi di Dinas Kesehatan KBB Tahun Anggaran 2021 senilai Rp6 miliar. Salah satu tersangka adalah mantan Kadinkes, Eisenhower,
Bupati Jeje Ritchie mengatakan pemerintah KBB menyesalkan dan prihatin atas terjadinya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp3.077.881.200, sebagaimana hasil audit dari BPKP Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Asesmen Selesai! Rotasi Pejabat KBB Masih Tunggu Lampu Hijau BupatiMobil Lab COVID-19 Bakal Difungsikan Pemda KBB
“Peristiwa ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, khususnya di bidang kesehatan,”kata Jeje dalam pernyataan resminya, Jumat 18 Juli 2025.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmen penuh dalam mendukung penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun instansi terkait lainnya.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan data dan keterangan yang dibutuhkan,”katanya.
Menurutnya, peristiwa ini menjadi evaluasi penting bagi pemerintah KBB untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa.
“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk praktik yang menyimpang dan merugikan masyarakat maupun keuangan negara,”tegasnya.
Atas tindakan memalukan ini, Jeje menegaskan pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak memberikan
bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi.
Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Baca Juga:Perdagangan Bayi Terungkap! Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung: Anak Wajib Dilindungi Sejak Dalam KandunganBelum Ada Kepastian Realisasi! Konsep Angkot Pintar di Bandung Masih dalam Tahap Wacana
“Kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat, kami mengajak untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan agar semakin bersih, transparan, dan akuntabel,”tandasnya. (Wit)