JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Akhiri Hailuki, menanggapi serius pengungkapan kasus sindikat penjualan bayi yang hendak dijual ke Singapura.
Dari lima bayi yang berhasil diselamatkan oleh jajaran Polda Jawa Barat, sebagian besar berasal dari wilayah Kabupaten Bandung.
Diketahui, polisi telah menangkap 13 orang pelaku yang memiliki peran berbeda dalam jaringan perdagangan manusia lintas negara tersebut.
Baca Juga:Bangunan SMKN 1 Cijeungjing Jadi Rongsokan, Kejari Ciamis: Kerugian Negara Masih Dihitung APIPIkuti SE Gubernur Jam Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB, Kadisdik Cimahi: Efektivitas dan Dampaknya Akan Dievaluasi
Hailuki menilai, maraknya kasus semacam ini tidak lepas dari persoalan mendasar di tengah masyarakat, yakni lemahnya ketahanan ekonomi keluarga dan meningkatnya pernikahan dini.
“Kasus penjualan bayi ini adalah dampak dari rapuhnya ketahanan ekonomi keluarga. Saat ini marak terjadi pernikahan dini tanpa kesiapan mental dan ekonomi, bahkan akibat pergaulan bebas,” ujar Hailuki saat dikonfirmasi, Kamis (17/7/2025).
Ia menegaskan jika kasus ini tidak hanya cukup diusut tuntas oleh pihak kepolisian, tetapi juga harus disikapi melalui upaya pencegahan bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Salah satu bentuk pencegahan yang ia dorong adalah penguatan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), khususnya di daerah-daerah yang rawan pernikahan dini.
“Program Kampung KB harus diperkuat di wilayah-wilayah rentan. Selama ini programnya baru menjangkau level desa, idealnya diperluas sampai ke tingkat RW,” ujarnya.
Tak hanya itu, Hailuki juga menekankan pentingnya penyuluhan bagi generasi muda mengenai pentingnya menjaga potensi usia produktif agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.
Ia menyebut, pemberdayaan pemuda melalui karang taruna RW juga perlu disinergikan antara pembinaan mental-spiritual dan gerakan kemandirian ekonomi.
Baca Juga:Lanjutkan Proyek Jalan Bomang, Pemkab Bogor Kucurkan Rp33 Miliar!Targerkan Kurangi 27 Ribu Pengangguran, Pemkot Cimahi Genjot Pelatihan Kerja
“Penguatan ini perlu didukung oleh anggaran yang memadai agar pelaksanaannya bisa lebih efektif,” tegasnya.
Menurut Hailuki, penguatan Kampung KB dan penyuluhan untuk usia produktif harus menjadi prioritas, khususnya di lokasi-lokasi yang menjadi sumber kasus penjualan bayi tersebut.
Ia juga menilai bahwa langkah pencegahan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saja.
“Harus ada kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kantor Kemenag dan Kepolisian,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, akan menindaklanjuti hal ini dengan menanyakan langsung kepada dinas terkait angka perceraian di Kabupaten Bandung.