JABAREKSPRES — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah marginal memerlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat dan terarah.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dirjen Pendidikan Vokasi, dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Selasa, 15 Juli 2025.
RDP yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh para kepala sekolah dan guru dari berbagai wilayah 3T, seperti Sumba Barat, Sumba Timur, dan daerah terpencil lainnya, yang bergabung secara daring. Mereka menyampaikan tantangan nyata di lapangan, seperti kekurangan tenaga pendidik, minimnya fasilitas belajar, dan keterbatasan akses terhadap teknologi pendidikan.
Baca Juga:Rakernas ABPPTSI 2025: Transformasi PTSI Menuju Masa Depan UnggulTea Fest 2025: Merekatkan Tradisi Teh Indonesia dengan Sentuhan Modern
Hetifah menyoroti bahwa pemerataan pendidikan telah lama menjadi wacana, namun implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi antarlembaga. “Kita tidak bisa terus menerus mengandalkan pola lama. Pemerintah tidak boleh bekerja sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta, terutama perusahaan di bidang perkebunan sawit dan pertambangan, harus dioptimalkan,” tegas legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini.
Ia mengusulkan agar Kemendikbudristek merancang skema kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan besar melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Di Kalimantan Timur, banyak wilayah terpencil yang berdekatan dengan operasi perusahaan sawit dan tambang. CSR mereka bisa diarahkan untuk membangun infrastruktur pendidikan, menyediakan beasiswa, atau mendukung pelatihan guru,” ujar Hetifah.
Hetifah juga menekankan pentingnya data berbasis kebutuhan lokal untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. “Setiap daerah memiliki tantangan unik. Data yang akurat dan terkini akan memastikan intervensi pendidikan benar-benar berdampak,” katanya.
Ia mencontohkan, di beberapa wilayah 3T, sekolah tidak hanya kekurangan guru, tetapi juga fasilitas dasar seperti listrik, internet, dan buku ajar, yang menghambat penerapan pendidikan digital. Sebagai bagian dari kerja Panitia Kerja (Panja) 3T dan Marginal Komisi X DPR RI, Hetifah berkomitmen mengawal penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong intervensi terpadu.