“Kami akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan sektor swasta, untuk mempercepat pemerataan pendidikan,” tambahnya.
Hetifah menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali. “Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena mereka lahir di wilayah terpencil. Negara harus hadir melalui kerja sama yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.
RDP ini merupakan langkah awal Panja 3T dan Marginal untuk merumuskan strategi konkret guna memastikan anak-anak di wilayah terpencil mendapatkan akses pendidikan yang layak, sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional. (bbs)