JABAR EKSPRES – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru saja mengumumkan bahwa terdapat 10 juta rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran. Yang mengejutkan, lebih dari 500.000 rekening di antaranya aktif digunakan untuk bermain judi online.
Total transaksi yang tercatat mencapai Rp900 miliar, tersebar dalam 7 juta kali transaksi. Angka ini sangat memprihatinkan, mengingat dana bansos seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan, untuk membeli beras, susu anak, dan kebutuhan pokok lainnya, bukan malah digunakan untuk top up slot judi online.
Fenomena ini bahkan dikaitkan dengan model “tier” atau tingkatan pemain judi online, mulai dari tier rookie, starter, hingga superstar. Setiap tier memiliki keuntungan tersendiri, tergantung pada besaran dana yang ditransaksikan. Ironisnya, dana yang digunakan berasal dari bansos yang bersumber dari pajak masyarakat, termasuk Anda dan saya.
Baca Juga:PoliceTube dan Fenomena Aplikasi Pemerintah yang Buang-Buang AnggaranPanduan Lengkap Beasiswa Unggulan 2025 Kemendikbudristek Program S1, S2, S3
Sistem Bansos Sudah Rusak Sejak Sebelum Judi Online
Salah sasaran dalam penyaluran bansos sebenarnya bukan isu baru. Bahkan sebelum maraknya judi online, sistem distribusi bansos di Indonesia sudah bermasalah. Banyak orang yang tidak termasuk kategori miskin tetap bisa mendapatkan bantuan. Misalnya, satu keluarga bisa menerima bansos lebih dari satu kali hanya karena memiliki beberapa rekening berbeda.
Lebih parahnya lagi, data penerima bansos jarang sekali diverifikasi ulang, sehingga peluang penyalahgunaan tetap terbuka lebar. Sistem yang seharusnya tepat sasaran justru sering digunakan untuk kepentingan lain.
Bansos Sebagai Alat Politik
Salah satu penyimpangan terbesar adalah penggunaan bansos sebagai alat politik. Dalam banyak kasus, bantuan sosial diberikan bukan berdasarkan kelayakan, melainkan sebagai imbalan politik demi menambah suara dalam pemilu. Soal apakah penerima memang layak atau tidak, seringkali menjadi urusan belakangan.
Tidak mengherankan jika rekening dibekukan. Maka, ketika PPATK merilis data bahwa 10 juta rekening bansos dibekukan karena salah sasaran, hal ini sejujurnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sudah lama sistem ini dipenuhi ketidaktepatan, celah, dan bahkan manipulasi.
Mengapa Baru Sekarang Terungkap?
Yang menjadi pertanyaan besar saya adalah: mengapa hal ini baru terungkap sekarang? Kenapa baru sekarang diperiksa secara serius?