“Sepertinya Kepala Dinas LH memang tidak memiliki konsepsi atau skema terkait JHT. Ini kenapa? Apa takut anggaran tidak cukup? Kan di undang-undang juga jelas soal aturan pembayaran JHT. Yang dari pemberi kerja berapa, yang dari pekerja berapa, kan ada rumusnya kan? Kalau melihat rumus itu, seharusnya tidak ada alasan keberatan. Pemerintah kan bisa saja melakukan berbagai skema dengan kewenangan yang dimiliki,” papar Muhlison.
Ia menambahkan, seharusnya isu krusial seperti JHT ini dibahas dan dicarikan solusinya dalam rapat-rapat evaluasi periodik dinas, bukan dibiarkan mengambang hingga akhirnya mencekik leher pekerja saat PHK datang.
Ketiadaan JHT ini semakin memilukan melihat pesangon yang diterima para pesapon yang di-PHK. Muhlison menyebut pemberian uang sebesar Rp 600.000 per orang, yang disebutnya sebagai uang kadeuduh sangatlah tidak manusiawi dan sama sekali tidak sebanding dengan pengabdian panjang mereka.
Baca Juga:Oknum Perangkat Desa Mulyasari Diduga Gadaikan 4 Motor DinasKBB Gelar Aksi Gizi Massal untuk Ribuan Pelajar
Yang lebih memiriskan, sumber uang tersebut bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau keuangan Pemkot, melainkan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Fakta ini, bagi Muhlison, mempertegas kesan Pemkot ripuh (lemah, tidak becus) dan enggan menanggung beban kesejahteraan pekerjanya sendiri.
“Pemberian yang ada di akhir pengabdian itu enggak sebanding ya. Jauh sekali. Rp600 ribu itu juga dari BAZNAS. Tanggung jawab pemkota mana? Mana anggaran dari APBD? Enggak ada sepeser pun ya. Apa enggak dianggarkan? Apa Pemkot sudah sangat begitu miskinnya? Terlalu sekali ya, buat kesejahteraan rakyatnya aja sepelit itu. Sementara penghargaan adipura dibangga-banggakan, tanpa sasar pesapon ini bagian dari pahlawan Adipura,” sindirnya pedas.
Ia menegaskan Pemkot seharusnya lebih cerdas dan proaktif mengurus JHT sejak dini, bukan baru berfikir ketika masalah menghantam.
“Coba kalau dari awal diurus JHT mereka, kan setidaknya hari ini Pemkot juga terbantu. Harus cerdas dikit lah!. Buat kesejahteraan rakyat sendiri saja kayak enggak terpikirkan! Ini tanggung jawab Pemkot kan,” tegasnya.
Menyikapi kondisi yang dinilainya sangat memprihatinkan ini, Muhlison mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar untuk segera turun tangan.